INILAHMEDAN - Medan: Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menanggapi enteng permintaan kalangan DPRD Medan agar bangunan di sekitar Merdeka Walk dibongkar dan areal tersebut difungsikan kembali menjadi ruang terbuka hijau. Tanggapan Wali Kota mendapat reaksi wakil rakyat.
"Banyak beretorika dan faktanya tidak demikian," kata anggota DPRD Medan Godfried Lubis pada rapat paripurna nota jawaban atas pemandangan umum DPRD tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016 di gedung dewan, Senin (28/08/2017).
Rapat hari itu dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli, Ihwan Ritonga dan Burhanuddin Sitepu. Hadir juga Sekda Kota Medan Syamsul Bahri dan pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan.
Sementara Wali Kota pada rapat paripurna itu mengatakan Dinas Pertamanan Kota Medan akan terus menagih tunggakan retribusi terhadap pengelola Merdeka Walk sesuai perjanjian.
"Bila memang terjadi perselisihan, bisa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)," kata Wali Kota.
Pada rapat paripurna beberapa waktu lalu, Fraksi PDIP DPRD Medan melalui juru bicaranya Boydo HK Panjaitan meminta Pemko Medan segera membongkar bangunan kuliner yang ada di sekitar areal Merdeka Walk. Areal itu dianjurkan supaya difungsikan kembali menjadi ruang terbuka hijau dan taman kota yang modern.
Ada pun desakan itu karena PT Orange Indonesia Mandiri (PT.OIM) selaku pengelola Merdeka Walk menunggak retribusi sewa tanah ke kas Pemko Medan sebesar Rp1,9 miliar.
Bahkan kerjasama Pemko Medan dengan PT OIM sebagaimana yang tertuang surat perjanjian No 511.3/11297 dan 007/OIM/VII/2004 Tertanggal 27 Juli 2004 perihal pengelolaan lokasi sisi barat lapangan Merdeka didesak supaya ditinjau kembali dan segera ditutup karena tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos retribusi daerah. (bsk)
