 |
| Kota Medan penuh hutan reklame |
INILAHMEDAN - Medan: Kota Medan dikepung masalah. Beragam persoalan seperti pasar tradisional, reklame, sampah dan izin mendirikan bangunan hingga hari ini tak kunjung diselesaikan Pemerintah Kota Medan.
"Tidak tuntasnya sejumlah persoalan ini tidak serta merta akibat ketidakmampuan Pemerintah Kota Medan, melainkan adanya arogansi kekuasaan oknum-oknum pusat hingga daerah," kata juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan Salman Alfarisi saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang Izin Lingkungan di ruang Rapat Paripurna DPRD Medan, Selasa (18/07/2017).
Fraksi PKS mensinyalir, peraturan apapun yang ditetapkan DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan tidak akan berjalan sepanjang arogansi oknum-oknum pusat hingga daerah tersebut selalu menggunakan kekuasaannya dalam mengintervensi Pemerintah Kota Medan.
Permasalahan parkir misalnya, beber Salman, banyaknya oknum yang bermain pada persoalan ini menyebabkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini sangat rendah. Padahal potensi pendapatannya bisa ditingkatkan dua sampai tiga kali lipat dari yang diperoleh saat ini. Kemudian permasalahan reklame tidak juga selesai sampai sekarang karena arogansi kekuasaan oknum pusat terlihat nyata oleh publik.
"Hal ini terlihat nyata dari papan reklame yang memuat gambar-gambar oknum pusat sampai daerah tersebut bahkan dipasang di ruas jalan yang dilarang di Kota Medan. akibatnya, tidak satu sen pun Kota Medan mendapatkan PAD dari baliho, bando dan sejenisnya itu. Dari perilaku arogansi tersebut mereka telah mendapatkan keuntungan yang besar dengan mencoreng wajah Pemerintah Kota Medan, DPRD Kota Medan, Polresta Medan, Kajari Kota Medan, Pengadilan Negeri Kota Medan di mata publik karena dianggap tidak mampu menjalankan peraturan-peraturan yang ada," jelasnya.
Terkait persoalan ini, Fraksi PKS mengajak Pemerintah Kota Medan, DPRD Kota Medan, Polresta Medan, Kajari Kota Medan, Pengadilan Negeri Medan bahu-membahu berhadapan dengan arogansi kekuasaan dimaksud untuk menciptakan kota ini yang humanis, asri, tertata dan nyaman dihuni oleh warga kota tanpa kesan arogansi dan premanisme.
Menghadapi persoalan lingkungan, Salman mengibaratkan 'merusak cermin wajah sendiri'. Dampak yang timbul adalah akibat sifat culas dan sikap rakus dari manusia itu sendiri.
"Kemampuan merusak kita jauh melebihi dari kemampuan kita untuk merawat atau melestarikan lingkungan. Mari kita lihat, berapa banyak perusahaan di kota ini yang membuang limbah seenaknya ke sungai tanpa merasa bersalah dan berdosa. Hujan yang turun mereka jadikan medium membuang limbah ke sungai seolah-olah air sungai meluap karena air hujan padahal disebabkan kran limbah yang mereka buang ke sungai. Sehingga air sungai di kota ini tidak bisa lagi dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Regulasi yang ada seperti macan ompong lagi tua. Ada, berhukum tapi terkungkung di balik meja-meja perizinan dan birokrasi," jelasnya. (bsk)
