 |
| Workshop penyusunan program pembangunan kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan dana pajak rokok di Provinsi Sumut yang digelar Yayasan Pusaka Indonesia (YPI). (foto: fatimah srg) |
INILAHMEDAN - Medan: Kementerian Kesehatan RI mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 50 persen penerimaan pajak rokok. Alokasi itu untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Kasubdit Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan RI Theresia Sandra Diah Ratih mengatakan, kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan 50 persen penerimaan pajak rokok tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.07/2015. Dalam PMK tersebut diatur tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok yang terbit pada 25 Mei 2015. PMK ini merupakan revisi atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013.
"Pengalokasian penerimaan pajak rokok tersebut untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Kesehatan No 40 tahun 2016," kata Theresia Sandra Diah Ratih pada workshop penyusunan program pembangunan kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan dana pajak rokok di Provinsi Sumut yang digelar Yayasan Pusaka Indonesia (YPI).
Jika ada sisa pengunaan pajak rokok, Theresia menegaskan, selisih lebih tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang sama yakni kesehatan dan penegakan hukum pada tahun anggaran berikutnya.
"Saat ini tarif pajak rokok tetap 10 persen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok," katanya.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalan Negeri Eduard Sigalingging mengatakan, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan karena itu bagian Nawacita Presiden RI. (fatimah srg)
