![]() |
| Pemko Tebingtnggi menegaskan komitmennya mengawal penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku usaha mikro agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari segala bentuk pungutan.(foto: tuah) |
INILAHMEDAN - Tebingtinggi: Pemko Tebingtnggi menegaskan komitmennya mengawal penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku usaha mikro agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari segala bentuk pungutan.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih didampingi Sekda Erwin Suheri Damanik dalam acara Penyerahan Simbolis Dana Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Tahap I yang digelar di Anjungan Sri Mersing, Lapangan Merdeka, Jalan Dr Sutomo, Jumat (20/11/2026).
Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan program ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memulihkan perekonomian masyarakat pascabencana. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.
Secara khusus, Wali Kota menginstruksikan para camat, lurah, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menjaga integritas data penerima bantuan. Ia memperingatkan agar tidak ada manipulasi data maupun praktik kutipan liar di lapangan.
Mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya Unggul Sitanggang mengapresiasi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program ini. Ia menyebutkan bahwa Kota Tebingtinggi salah satu kabupaten/kota di Sumut yang menerima alokasi Banpres tersebut.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebingtinggi, Marimbun Marpaung, merinci bahwa Banpres ini bersumber dari APBN melalui Kementerian UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp3.000.000 per pelaku usaha.(imc/tuah)
