|

Kasus Tanah, Dokumen Polres Batubara Ungkap Surat Perintah Penyidikan Tapi Belum Ada Tersangka

Penanganan laporan dugaan penyerobotan tanah milik Bunseng di Desa Lubuk Hulu, Kec Datuk Lima Puluh, Kab Batubara, kembali menjadi sorotan tajam. Dua dokumen resmi Polres Batubara memperlihatkan perkara tersebut telah ditangani sejak Agustus 2026.(foto: olan)

INILAHMEDAN - Batubara: Penanganan laporan dugaan penyerobotan tanah milik Bunseng di Desa Lubuk Hulu, Kec Datuk Lima Puluh, Kab Batubara, kembali menjadi sorotan tajam. Dua dokumen resmi Polres Batubara memperlihatkan perkara tersebut telah ditangani sejak Agustus 2026.

Bahkan surat undangan mediasi yang diterbitkan November mencantumkan adanya Surat Perintah Penyidikan tertanggal 26 September 2026.

Namun, hingga Senin (16/11/2026), berdasarkan konfirmasi awak media kepada Kasat Reskrim Polres Batubara melalui WhatsApp, belum ada penetapan tersangka.

Yang lebih menarik, terdapat perbedaan penyebutan tahapan penanganan perkara dalam surat resmi tersebut. Pada bagian rujukan tercantum Surat Perintah Penyidikan, sedangkan pada uraian isi surat masih tertulis bahwa Unit II Satreskrim sedang melakukan penyelidikan.

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP), laporan Budiman SH diterima SPKT Polres Batubara pada 5 Agustus 2026 dengan Nomor STTLP/B/274/VIII/2026/SPKT/Polres Batubara/Polda Sumut.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan pemakaian tanah tanpa izin.

Selanjutnya, dalam surat undangan mediasi Polres Batubara tertanggal 9 November 2026, Nomor B/274/XI/RES.1.24/2026/Reskrim, tercantum sejumlah rujukan, salah satunya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/235/IX/RES.1.24/2026 tertanggal 26 September 2026.

Fakta administratif tersebut menjadi perhatian penting. Artinya, surat resmi Polres sendiri telah mencantumkan adanya surat perintah penyidikan dalam rangkaian penanganan laporan tersebut.

Akan tetapi, pada bagian isi surat justru disebutkan bahwa Unit II Satreskrim Polres Batubara sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut.

Ketika dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp pada Senin (16/11/2026), Kasat Reskrim Polres Batubara memberikan jawaban singkat.

"Sudah naik sidik bang," katanya.

Ketika ditanyakan apakah sudah ada penetapan tersangka, jawabannya: "Belum bang."

Kasat Reskrim juga menyampaikan bahwa perkara tersebut masih dalam proses mediasi.
"Masih mediasi bang."

Dalam surat tertanggal 9 November 2026, Polres Batubra mengundang Muhammad Jamil untuk menghadiri mediasi pada Selasa, 10 November 2026, pukul 10.00 WIB di Ruangan Unit II Ekonomi Satreskrim Polres Batu Bara. Surat tersebut juga merujuk pada permohonan mediasi dan penyelesaian permasalahan secara musyawarah dari Kantor Hukum Batara Mulia Harahap & Rekan tertanggal 10 Oktober 2026.

Menurut keterangan kuasa hukum Bunseng, pihak pelapor melalui Budiman SH telah memenuhi undangan tersebut. Namun pihak kelompok tani yang diundang disebut tidak hadir.

Dalam kasus ini, objek tanah yang dilaporkan berada di Jalan Simpang Kompil, Desa Lubuk Hulu, Kec Datuk Lima Puluh, Kab Batubara.

Pihak Bunseng menyebut bidang tanah tersebut memiliki Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.29.000004014.0 dengan luas keseluruhan 99.792 meter persegi atau sekitar 9,97 hektare.

Dalam uraian laporan, pelapor juga menyampaikan adanya dugaan pemasangan spanduk oleh sejumlah orang yang disebut berkaitan dengan Kelompok Tani Perjuangan.

Pihak pelapor mempersoalkan dasar pemasangan spanduk tersebut dan mengklaim telah memiliki dokumen kepemilikan tanah.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pada 12 November 2026, menurut keterangan pihak Bunseng, terjadi aktivitas penanaman pohon pisang di atas lahan yang menjadi objek persoalan.

Kuasa hukum Bunseng, Awaluddin, SH menyampaikan dugaan intimidasi terhadap pihak pembeli tanah, termasuk seseorang bernama Yatmin.

Seluruh dugaan tersebut harus diperiksa secara objektif dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan dasar dan bukti masing-masing.

Kuasa hukum Bunseng, Awaluddin,  meminta Kapolres Batubara, AKBP Dony Satria Wicaksono memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut.

Menurutnya, kliennya sudah menempuh jalur resmi dan mengikuti proses yang diminta kepolisian.

"Kami menghormati proses hukum. Namun, kami juga meminta kejelasan. Dalam surat Polres sudah tercantum Surat Perintah Penyidikan tanggal 26 September 2026. Kasat Reskrim juga menyampaikan perkara sudah naik sidik. Lalu bagaimana perkembangan penyidikannya? Apa yang sudah dilakukan penyidik? Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa mendapatkan penjelasan," tegas Awaluddin.

Ia meminta penyidik segera memberikan perkembangan penanganan perkara, memeriksa seluruh pihak yang berkaitan, meneliti dokumen kepemilikan, serta mencocokkan objek tanah dengan riwayat putusan pengadilan.

"Kami tidak meminta seseorang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kami meminta hukum ditegakkan secara profesional. Jika ditemukan unsur pidana, proses sesuai aturan. Jika tidak, sampaikan hasilnya secara terbuka. Yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum," ujarnya.

Awaluddin berharap Kapolres Batubara segera memberikan penjelasan dan memastikan jajaran Satreskrim bekerja secara profesional, transparan, objektif, serta sesuai ketentuan hukum.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Batubara, Kasat Reskrim Polres Batubara, pihak Kelompok Tani Perjuangan Lubuk Hulu, Muhammad Jamil, Abdul Rahman, serta seluruh pihak yang berkaitan. (imc/olan)

Komentar

Berita Terkini