 |
| Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira meminta Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Dirut PLN (Persero) Darmawan Prasodjo karena dinilai tidak memiliki sensitivitas terkait pemadaman listrik yang kerap terjadi di sebagian wilayah Indonesia.(foto: ist) |
INILAHMEDAN - Jakarta: Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira meminta Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Dirut PLN (Persero) Darmawan Prasodjo karena dinilai tidak memiliki sensitivitas terkait pemadaman listrik yang kerap terjadi di sebagian wilayah Indonesia.
"Kita minta jabatan Darmawan dievaluasi. Bila perlu dicopot," kata Yudhistira di Jakarta, Jumat (10/04/2026).
Pemadaman listrik berskala besar bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Selama di era Dirut PLN Darmawan Prasodjo, kata Yudhistira, sudah terjadi blackout berulang kali di sejumlah wilayah. Seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan hingga Bali.
"Semuanya pernah merasakan blackout. Bahkan Jakarta sebagai urat nadi negara ini yang semestinya paling dijaga keandalan listriknya, juga turut merasakannya pada Kamis sore hingga malam (09/04/2026)." kata Yudhistira.
Menurut Yudhistira, Darmawan Prasodjo sebagai pimpinan tertinggi di PLN, adalah pihak yang bertanggung jawab memberikan kejelasan sekaligus menunjukkan empati yang kuat kepada masyarakat yang terdampak pemadaman.
"Namun yang terlihat justru sebaliknya. Saat pemadaman listrik di sejumlah wilayah di DKI Jakarta terjadi pada Jumat pagi (10/04)2026), jajaran petinggi PLN UID Jakarta Raya terlihat bersepeda santai mengelilingi ibu kota," katanya.
Aksi yang dipertontonkan petinggi PLN ini, sebut Yudhistira, sangat kontras dan tidak masuk akal.
"Pemadaman yang terjadi kan bukan sekadar gangguan biasa. Peristiwa ini melumpuhkan sebagian aktivitas ibu kota. Mengganggu aktivitas lainnya seperti pusat perbelanjaan, bahkan menghentikan operasional MRT Jakarta hingga penumpang harus dievakuasi," katanya.
Di momen seperti ini, kata Yudhistira, yang dibutuhkan bukan sekadar kerja teknis di lapangan, melainkan juga kehadiran moral dari para pemimpin hadir di pusat kendali, memberikan penjelasan terbuka, memastikan pemulihan berjalan cepat, dan terpenting menunjukkan empati kepada masyarakat yang terdampak.
Jka faktanya seperti itu, kata Ketua Umum IWO tersebut, yang dipertaruhkan bukan hanya aliran listrik, tetapi juga kepercayaan publik terhadap PLN.
"Ketika masyarakat melihat adanya jarak antara penderitaan yang mereka rasakan dengan aktivitas para pemangku kebijakan, maka yang terkikis bukan hanya citra, tetapi legitimasi. Apalagi selama ini PLN kerap mengusung narasi 'Melayani Sepenuh Hati'," kata dia.
Jadi, kata Yudhistira, kondisi ini perlu menjadi perhatian Presiden dan sudah sewajarnya mencopot Darmawan sebagai Dirut PLN dan juga jabatan GM PLN UID Jaya.(imc/rel)
