 |
| Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Medan, Kamis (12/02/2026).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Medan, Kamis (12/02/2026).
Aksi bertajuk Mimbar Kerakyatan itu sebagai bentuk evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Rico–Zaky.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Sumut menilai Pemko Medan gagal menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Mereka menyebut kepemimpinan saat ini lebih menonjolkan 'pembangunan etalase' ketimbang pembenahan substansi kebijakan publik.
Aliansi juga menyoroti dugaan pelanggaran sistem merit ASN, fenomena 'ASN impor' serta disharmonisasi birokrasi yang dinilai menciderai semangat UU No 20 tahun 2023 tentang ASN.
Di sektor ekonomi, mereka mengkritik klaim penurunan angka kemiskinan yang dinilai tidak selaras dengan kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berdasarkan data BPS 2025. Massa juga menyinggung dugaan praktik 'konsultan titipan' dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), polemik penertiban reklame oleh Satpol PP, hingga indikasi kebocoran pajak hiburan malam sebagaimana tertuang dalam temuan BPK dan pembahasan RDP DPRD Kota Medan.
Sorotan juga diarahkan pada dugaan kelalaian manajerial di RSUD H Bachtiar Djafar terkait meninggalnya seorang bayi yang dinilai sebagai cerminan buruknya pelayanan publik.
Atas berbagai persoalan tersebut, Cipayung Plus Sumut menyampaikan tujuh tuntutan di antaranya mendesak Wali Kota Medan mundur dari jabatannya, mencopot pejabat strategis, menghentikan praktik pungli dan monopoli bisnis, serta mengembalikan penerapan sistem merit ASN secara konsisten.
Aliansi memberikan tenggat waktu 7x24 jam kepada Pemko Medan untuk merespons tuntutan. Jika tidak ada tanggapan, mereka menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.
Koordinator aksi, Akbar, dalam orasinya menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa bertujuan menyampaikan aspirasi, bukan untuk berkonfrontasi dengan aparat.
“Kami datang ke sini bukan untuk dibenturkan dengan aparat kepolisian. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi. Kami meminta Wali Kota Medan segera mundur dari jabatannya. Jika merasa masih layak memimpin, silakan datang dan berdialog langsung dengan kami. Jangan menghindar,” tegas Akbar.
Ia juga menyoroti kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas yang dinilai berlarut-larut dan mencerminkan lemahnya kepemimpinan.
“Setahun menjabat, tetapi sejumlah kepala dinas belum juga dilantik. Alasannya ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Namun hingga kini tak kunjung ada kepastian,” ujarnya.
Massa aksi juga turut mengkritik tindakan Satpol PP dalam penertiban reklame yang dinilai mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk dugaan tidak digunakannya alat pelindung diri (APD).
“Keselamatan petugas harus menjadi prioritas. Jangan sampai karena abai terhadap keselamatan justru jatuh korban,” kata Akbar.
Mereka juga menilai penertiban terhadap reklame yang disebut masih memiliki izin berpotensi merugikan pelaku usaha dan mengganggu iklim investasi di Kota Medan. Ketidakpastian regulasi terkait Perda PBG dinilai dapat berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kepentingan politik yang dilakukan Wali Kota Medan hari ini dinilai sangat beringas dan arogan. Salah satu contohnya adalah peristiwa yang baru-baru ini viral, ketika Dinas Perkim dan Satpol PP secara arogan menertibkan reklame milik pelaku usaha yang jelas ada izin nya," tandas Koordinator Aksi dalam orasinya.
Tindakan tersebut dinilai berdampak buruk terhadap iklim usaha di Kota Medan yang kian terpuruk akibat sikap arogansi pemerintah kota.
Sorotan lain diarahkan pada penanganan banjir yang melanda Kota Medan tahun lalu yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret yang dirasakan masyarakat.
Dalam orasi lainnya, seorang mahasiswi menyampaikan kritik terhadap gaya kepemimpinan Wali Kota.
“Kami tidak butuh video ucapan belasungkawa. Rico Waas ini Wali Kota Medan atau Wali Kota TikTok?” teriaknya, disambut sorakan massa.
Teriakan 'mundur atau revolusi' menggema di lokasi aksi. Massa juga meminta aparat kepolisian dan Satpol PP memfasilitasi pertemuan langsung dengan Wali Kota Medan dan Sekretaris Daerah agar aspirasi dapat disampaikan secara terbuka.
Sebagai bentuk protes, massa sempat melakukan aksi bakar ban di depan lokasi. Mereka juga memberikan simbolis pomade dan lipstik kepada perwakilan Pemko Medan untuk disampaikan kepada Wali Kota.
Massa hanya ditemui Asisten Umum Pemko Medan yang dinilai tidak memiliki kapasitas untuk menjawab tuntutan. Karena itu, massa menolak memberikan kesempatan tanggapan.
Usai berorasi di depan Kantor Wali Kota, massa melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Kota Medan untuk menyampaikan aspirasi serupa.(imc/bsk)
