 |
| Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sibolga menggelar kegiatan capacity building sekaligus sosialisasi digitalisasi sistem pembayaran bagi perangkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Sibolga, Rabu (16/07/2025).(foto: Rizki) |
INILAHMEDAN - Sibolga: Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sibolga menggelar kegiatan capacity building sekaligus sosialisasi digitalisasi sistem pembayaran bagi perangkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Sibolga, Rabu (16/07/2025).
Kegiatan yang digelar sebagai langkah akseleratif untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan daerah terkait manfaat dan tata kelola program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ini merupakan bagian dari program implementasi ETPD yang terus didorong BI di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Kepala KPw BI Sibolga, Riza Putera, menyebutkan di tengah situasi geopolitik dan adanya kebijakan efisiensi, akselerasi digitalisasi pembayaran di daerah serta optimalisasi pemanfaatan digital dalam transaksi keuangan pemerintah daerah menjadi hal yang esensial.
Digitalisasi transaksi Pemda akan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perekonomian daerah maupun nasional.
Tingkat digitalisasi pemda terus mengalami peningkatan, pada penilaian semester II 2024, Pemda dengan indeks ETPD pada level digital di seluruh Indonesia sudah mencapai 90,7% atau sebanyak 495 pemda dari 546 pemda, sedangkan untuk Sumut, Pemda kategori digital sudah mencapai 100% termasuk pemda di wilayah kerja KPw BI Sibolga.
"Perlu kami laporkan kembali, bahwa Sibolga berada pada kategori digital dengan indeks ETPD pada semester II 2024 yaitu 93,5% atau terjadi penurunan sebesar 0,75% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu perlu terus mempertahankan dan meningkatkan indeks ETPD terutama dari aspek realisasi dengan mendorong transaksi pajak dan retribusi secara konsisten," ujar Riza pada acara capacity building implementasi ETPD dan sosialisasi digitalisasi sistem pembayaran, di Graha Aulia BI Sibolga.
Sedangkan dari penilaian kinerja TP2DD atau championship 2024, pemerintah kota (Pemkot) Sibolga berada pada posisi 23 dari 34 Kota di Pulau Sumatera atau osisi ini menurun 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Maka itu, dia mengajak agar terus mengoptimalkan peran TP2DD melalui penguatan 3 aspek Proses, Output dan Outcome.
"Oleh karena itu juga, kami bersinergi dengan BPKAD Sibolga menyelenggarakan kegiatan ini agar memberikan edukasi lebih mendalam kepada Bapak/Ibu tentang pentingnya program non tunai atau ETPD dan tata cara pelaksanaannya serta mampu memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung. Dan kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengakselerasi digitalisasi utamanya dalam program ETPD di Sibolga," tukasnya.
Sementara itu, sebagai informasi tambahan, Riza mengungkapkan bahwa transaksi pembayaran dengan menggunakan layanan digital terutama QRIS saat ini terus mengalami peningkatan signifikan. Khusus di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), transaksi QRIS hingga 2024 adalah sebesar Rp89,3 miliar meningkat 57.17% (YtD) dari tahun sebelumnya. qPada 2025 hingga Mei transaksi QRIS tercatat sebesar Rp98,6 miliar dengan rata-rata per bulan sebesar Rp19,7 miliar.
Selain itu, sampai Mei 2025, jumlah merchant QRIS di Sibolga dan Tapteng tercatat sebanyak 27,4 ribu dan didominasi oleh UMKM. Angka ini mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 16,2% (YtD) dibandingkan tahun sebelumnya.
"Dari data-data yang kami sampaikan, tercermin bahwa akseptasi digitalisasi di Sibolga dan Tapteng terus mengalami peningkatan sehingga menjadi peluang bagi kita untuk terus mendorong program ETPD melalui berbagai upaya ke depan. Peningkatan ini juga sebagai outcome dari berbagai sinergi event, publikasi dan kegiatan yang dilaksanakan KPwBI Sibolga dan Pemkot Sibolga," ungkap Riza.
Namun, sebut Riza, berdasarkan koordinasi dan sinergi pelaksanaan ETPD, mereka menyadari bahwa kendala masing-masing daerah sangat beragam dan tantangan yang dihadapi juga dinilai tidak mudah, sehingga implementasi program ETPD masih belum sesuai harapan. Hal itu dikarenakan faktor akseptasi masyarakat terhadap digitalisasi masih belum menyeluruh, awareness pemda yang masih perlu terus didorong, serta peran TP2DD yang masih belum optimal.
"Maka itu, pada 2025, KPw BI Sibolga terus melakukan berbagai fasilitasi dan dukungan guna mendorong peningkatan Indeks ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD melalui rapat koordinasi, capacity building, sosialisasi, publikasi dan event bertaraf nasional," tuturnya.
Dan melalui fasilitasi kegiatan ini juga, diharapkan menjadi salah satu jawaban atas tantangan yang dihadapi sekaligus menjadi akselerator bagi Sibolga untuk terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran hingga berdampak pada optimalisasi PAD dan belanja daerah yang lebih berkualitas, transparan dan akuntabel.
"Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kami harapkan dapat terus meningkatkan sinergitas antar OPD dengan perangkat kecamatan dan kelurahan serta seluruh anggota TP2DD, karena sinergi adalah salah satu kunci keberhasilan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi. Selain itu, dapat memberikan manfaat besar dan memperkuat komitmen kita bersama demi terwujudnya pemerintahan digital yang profesional dan akuntabel," pungkasnya (imc/rizki)
