 |
| Kandidat Ketua Umum termuda Asosiasi Rekanan dan Distributor Indonesia (ARDIN) BPD Sumatera Utara Danny Soetardjo. (foto: dok) |
INILAHMEDAN - Medan: Kandidat Ketua Umum termuda Asosiasi Rekanan dan Distributor Indonesia (ARDIN) BPD Sumatera Utara Danny Soetardjo mengingatkan pemerintah untuk lebih proaktif melibatkan pihak yang memiliki pengalaman dalam pembuatan peraturan atau kebijakan pemerintah di bidang perekonomian.
Danny juga menyampaikan agar semua pihak secara bersama-sama mencari jalan keluar atas PHK massal yang menimpa puluhan ribu karyawan perusahaan tekstil, industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
"Pertama saya mengapresiasi Presiden Jokowi yang selalu responsif terhadap permasalahan yang terjadi khususnya di sektor ekonomi. Namun sebaiknya apabila dilakukan penambahan atau revisi terhadap Permendag 8/2024, pemerintah sepatutnya mengikutsertakan pengusaha-pengusaha, asosiasi-asosiasi industri dan kamar dagang, supaya duduk bersama untuk mengetahui secara detail aspirasi lalu rumuskan dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan," kata Danny Soetardjo di Medan, Sabtu (06/07/2024).
Sebagaimana diketahui, mata uang rupiah terus anljok terhadap dolar AS. Ini berdampak di kalangan pelaku usaha khususnya di bidang industri yang berencana melakukan efisiensi atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para tenaga kerja. Bahkan sederet pabrik di industri textil telah tutup.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) saat ini sudah menembus level atas Rp 16.400/US$.
Danny juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya keterbukaan dan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam hal ini asosiasi sebagai wadah resmi bagi pengusaha dalam negeri dalam menjaga serta melindungi ekonomi Indonesia di tengah ketegangan politik global dan ketidakpastian ekonomi dunia.
"Kita semua pengusaha anak bangsa, apapun yang dibutuhkan negara selalu siap berjuang untuk cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fahmi Wibawa, menyebut Permendag No 8 Tahun 2024 sebagai penyebab gempuran produk impor barang.
“Ya memang kalau kita baca keseluruhan Permendag No 8/2024, sepertinya memang ibarat menggelar karpet merah buat importir produk-produk jadi. Ada tujuh substansi dalam Permendag No 8/2024, enam di antaranya secara eksplisit menyiratkan relaksasi impor,” ujar Fahmi yang juga merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dalam keterangannya, Senin (24/06/2024).
Diketahui, Presiden Jokowi telah memanggil menteri-menteri ekonomi untuk membahas industri tekstil di Istana Negara.(imc/rel)
