 |
| Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Sumatera Utara menggelar dialog Interaktif dengan tema Politik dan Pelayanan Publik di Jangqo Kafe Jalan Kiwi Medan, Jumat (19/05/2023). Dialog ini dirangkai dengan halal bihalal ini.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Sumatera Utara menggelar dialog Interaktif dengan tema Politik dan Pelayanan Publik di Jangqo Kafe Jalan Kiwi Medan, Jumat (19/05/2023). Dialog ini dirangkai dengan halal bihalal ini.
Calon anggota DPD RI dari Sumatera Utara Muhammad Firman Shah yang tampil sebagai narasumber pada dialog itu lebih memokuskan tentang substansi dari sistem pelayanan publik itu sendiri.
"Pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dari petugas atau instansi berwenang dalam memberikan pelayanan publik itu sendiri. Tentunya banyak aspek yang perlu dicermati di sini. Tentunya antara lain sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusianya. Dan terpenting jaminan penghasilan yang diperoleh dari pelayan publik itu sendiri," kata Firman Shah.
Menurut Firman Shah, keikutsertaannya pada pesta demokrasi 2024 sangat berkaitan erat untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Untuk sasaran yang lebih luas, kata dia, bagaimana nanti dirinya berupaya melibatkan masyarakat, tidak lagi sebagai objek, tapi menjadi pelaku agar mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan aktivitas ekonominya.
"Selama ini saya selalu menjadi penonton. Itu pun penonton yang duduk di bangku belakang. Selama ini saya berteriak dari luar dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Lewat pencalonan saya menjadi senator, semoga langkah saya ini dimudahkan, saya akan berteriak dari dalam (masuk dalam sistem) sebagai corong masyarakat Sumut," katanya.
Firman Shah mengatakan banyak program yang akan dilakukannya jika mendapat amanah sebagai senator yang mewakili kaum milenial. Salah satu program prioritasnya adalah mengadvokasi keberlangsungan masyarakat nelayan dan kaum marginal lainnya.
"Setelah saya telusuri, sebenarnya banyak program di Kementerian Kelautan yang bisa dilaksanakan untuk kaum nelayan. Ketika saya sudah masuk dalam sistem, sepertinya kemudahan-kemudahan itu bisa kita raih. Itu Salah satu contoh," katanya.
Selain Firman Shah, nara sumber lain pada dialog itu adalah caleg Partai NasDem untuk DPRD Sumut Ade Sandrawati Purba dan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar.
Ade Sandrawati Purba dalam paparannya lebih banyak memokuskan bagaimana sistem pelayanan publik yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan.
Sementara Abyadi Siregar memaparkan standar sistem pelayanan publik yang harus dipenuhi instansi pemerintahan di kab/kota di Sumut. (imc/bsk)
