 |
| Demo mahasiswa di DPRD Sumut menyampaikan bahwa Bupati Labuhan Batu Utara sudah menyampaikan surat keputusan penetapan status keadaan darurat bencana banjir di kabupaten itu dan perihal permohonan bantuan.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Anggota DPRD Sumatera Utara Zeira Salim Ritonga mengaku kesal dengan ketidakpedulian Kepala Dinas Bina Marga Pemprov Sumut Bambang Pardede terkait bencana banjir terus menerus di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).
"Ini sudah menyangkut bencana dan terkait nyawa manusia. Namun Bina Marga sebagai salah satu instansi yang seharusnya juga bertanggungjawab jangan hanya diam membisu," cetus Zeira, menanggapi unjuk rasa mahasiswa Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (GP3),Kabupaten Labuhan Batu, di depan kantor DPRD Sumut, Senin (20/03/2023).
Politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Labuhan Batu dan Labura ini meminta Bambang Pardede segera merekomendasikan dana taktis tanggap bencana untuk memperbaiki akses jalan penghubung 4 kecamatan di wilayah itu yang rusak parah.
Keempat kecamatan yakni Kualuh Selatan, Hulu, Hilir dan Leidong serta diperlukan penanganan mendesak pada infrastruktur pengendalian bencana banjir tersebut.
Menurut Zeira, diyakini tidak ada aturan yang dilanggar untuk segera mengeluarkan dana taktis penanggulangan bencana ini, meski tanpa menunggu pembahasan dan persetujuan di DPRD Sumut.
"Penyelamatan nyawa manusia itu yang paling penting di atas segala aturan yang ada. Apalagi bencana banjir dan kerusakan infrastruktur di wilayah itu sudah banyak menelan korban jiwa akibat terpeleset dan terseret arus," kesalnya.
Politisi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai persoalan yang terjadi di Labuhan Batu itu, tidak lagi pada tahapan pembahasan infrastruktur rusak, namun lebih kepada tanggap bencana.
Jadi, kata dia, tidak lagi harus menunggu pembahasan anggaran Rp6.5 miliar yang terkesan hanya janji-janji belaka untuk perbaikan infrastruktur tersebut.
Apalagi DPRD Sumut sudah mengusulkannya ke Pemprov Sumut sejak 2019 silam.
"Ini sudah masuk kategori bencana dan dana taktisnya terakomodir dalam APBD Sumut tahun 2023 ini senilai Rp90 Miliar. Jadi apa susahnya menggelontorkan Rp6,5 miliar untuk perbaikan jalan dan infrastruktur yang rusak dan banyak memakan korban," ucapnya.
Untuk persoalan ini, ia menegaskan tidak perlu lagi harus menunggu pembahasan di tingkat DPRD dan masih pula akan diusulkan kembali di PAPBD nanti.
Hanya saja, Zeira menilai Bambang Pardede terkesan kurang tanggap akan hal tersebut.
"Atau mungkin tidak paham, akibat pejabatnya terlalu banyak ikut-ikut Gubernur saja," sebut Zeira yang duduk di Komisi C DPRD Sumut.
Seharusnya, kata Zeira, Kadis Bina Marga rutin melakukan kordinasi dengan UPT dinas setempat sehingga paham akan situasi di lapangan.
"Terus terang saya sangat kesal dan marah, apalagi ini daerah pemilihan saya," kata Zeira yang mengaku sejak tahun 2019 sudah berkali-kali mengusulkan anggaran perbaikan tanggul ini. Namun tak kunjung terealisasi.
Sebelumnya dalam aksi demo mahasiswa menyampaikan bahwa Bupati Labuhan Batu Utara sudah menyampaikan surat keputusan penetapan status keadaan darurat bencana banjir di kabupaten itu dan perihal permohonan bantuan.
Bupati juga melayangkan surat kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan nomor 900/2499/III/2022 tanggal 25 November 2022 perihal permohonan pembiayaan penanggulangan bencana banjir Sungai Kualuh di Labuhan Batu Utara melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Prov Sumut tahun 2022.
"Jadi kami minta kepada Gubernur Edy Rahmayadi segera bersikap agar penderitaan masyarakat Labuhan Batu Utara bisa berakhir dan segera memperbaiki tanggul putus di Dusun Kilang Samin Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Labura," kata Koordinatoor Aksi, Tagor Tampubolon.
Demonstran juga mendesak DPRD Sumut segera merekomendasikan pencopotan Kepala Dinas yang tidak becus bekerja, termasuk mengevaluasi kinerja Kepala BPKAD yang dipimpin Ismail Sinaga.
"Ia dinilai tidak tanggap akan perbaikan tanggul tersebut hingga terjadi bencana yang banyak menelan korban jiwa," cetusnya.(imc/bsk)
