 |
| Ketua DPRD Medan Hasyim saat membuka Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Senin (19/09/2022).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Ketua DPRD Kota Medan Hasyim mengatakan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu hal yang mutlak dan harus.
"Sebab ketentuan itu mengatur tentang barang milik daerah atau aset-aset yang perlu dicatat dengan jelas, tidak dipindahtangankan, harus transparansi dan terdata dengan baik," kata Hasyim saat membuka Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Senin (19/09/2022).
Pada rapat tersebut, Hasyim didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga dan Rajudin Sagala, serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, para anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta camat se-Kota Medan.
“Lahirnya Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan membuat suatu data yang lebih jelas terkait dengan aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota Medan, sehingga tidak terjadi pemindahtanganan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya pikir ini suatu terobosan yang baik dan perlu kita apresiasi,” tandas Hasyim.
Perlu diketahui, aset atau barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, barang milik daerah merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah.
Sementara itu, Dalam Nota Pengantar Kepala Daerah yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, mengatakan secara umum sasaran pokok pengelolaan barang milik daerah yaitu terwujudnya tertib administrasi, tertib yuridis, dan tertib fisik barang milik daerah. Aset yang tidak dikelola secara efektif, justru cenderung menambah beban biaya seperti biaya perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan lain-lain.
Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya Pasal 511 Ayat 1, dinyatakah bahwa perlunya menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).(imc/bsk)
