INILAHMEDAN - Sibolga : Perseturuan pihak UD Budi Jaya dengan Pemerintah Kota Sibolga yang ingin membangun proyek sebagai lokasi 'Pajak Ikan Modern' hingga kini masih belum menemukan titik terang. 
Dari kiri ke kanan, tokoh masyarakat Nazara, Walles Tambunan dan Ompong Kartono. (foto : js)
Informasi yang dihimpun Inilahmedan.com pada Rabu (20/07/2022), sebelum berdirinya bangunan UD Budi jaya dulunya hanya laut.
Lalu oleh Ompong Kartono ditimbun dijadikan sebuah gudang yang aktivitasnya menjadi lokasi sandaran sejumlah boat (kapal kecil nelayan) sebagai mata pencarian masyarakat Sibolga pada umumnya.
" Sudah tiga kepala daerah yang selalu berganti-ganti ingin bersikeras menyatakan bahwa UD Budi jaya aset dari Pemkot Sibolga," ujar Walles Tambunan selaku juru bicara dan relawan UD Budi Jaya.
Ia menyatakan siap mendampingi UD Budi jaya sebagai relawan. Dan turut merasa keberatan atas kerusakan yang dilakukan oleh pihak Pemko Sibolga.
" Karena sebagian anak buah kapal (ABK) yang biasa bersandar ditangkahan UD Budi Jaya sekarang tidak bisa lagi akibat terhalang oleh batasan yang dibuat oleh pihak Pemko," jelasnya.
Menurutnya, UD Budi Jaya sudah mengantongi surat izin penguasaan lahan dari pihak PT Pelindo Sibolga sejak 1995 usai direklamasi.
Senada, salah satu tokoh masyarakat bernama Nazara, juga menyatakan siap menjadi saksi apabila dibutuhkan. Ia juga mengimbau agar pemerintah Kota Sibolga menunda pelaksanaan pembangunan pajak ikan modern sebelum ada penyelesaian antara kedua belah pihak. (imc/js)
