 |
| Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan membuka Program Doktor Hukum (S3 Hukum). Grand Launching Program Doktor Hukum tersebut dilaksanakan, Jumat (14/01/2021) di Hall Kampus Utama Unpri Medan di Jalan Sampul setelah mendapatkan izin dari Kemendikbudristek tanggal 8 Desember 2021.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan membuka Program Doktor Hukum (S3 Hukum). Grand Launching Program Doktor Hukum tersebut dilaksanakan, Jumat (14/01/2021) di Hall Kampus Utama Unpri Medan di Jalan Sampul setelah mendapatkan izin dari Kemendikbudristek tanggal 8 Desember 2021.
Menurut Rektor Unpri Medan Prof Dr Chrismis Novalinda Ginting MKes, pembukaan Program Doktor Hukum tersebut menambah program doktor yang sudah ada sebelumnya, yaitu Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Program Doktor Manajemen.
“Pembukaan Program Doktor Hukum ini melewati sejumlah tantangan. Namun tantangan tersebut mampu kita atasi berkat langkah-langkah kolaboratif yang kita lakukan dan dukungan penuh dari pendiri dan Ketua BPH Unpri, serta seluruh jajaran rektorat," katanya.
Rektor optimis, pembukaan program Doktor Hukum tersebut akan mendukung peningkatan kualitas SDM Sumut dan mampu memberikan kontribusi dan solusi di tengah-tengah masyarakat.
Hal ini menurut Rektor, merupakan langkah luar biasa di awal 2022. Semoga program S3 ini dan program S3 lainnya dapat berjalan dengan baik dan semakin maju.
Pada kesempatan yang sama, Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Dr Ibnu Hajar MSi membacakan izin pembukaan Program Doktor Hukum Unpri seraya berharap pembukaan program Doktor Hukum tersebut mampu menjawab dinamika perubahan yang dinamis dan multidimensi.
“Ada sejumlah perguruan tinggi di Sumut yang berkembang dan hebat, tapi perkembangan Unpri paling pesat di antara semua perguruan tinggi lainnya. Hingga saat ini hanya gedung kampus Unpri yang dibangun hingga 26 lantai," ujarnya.
Sebelumnya telah dilakukan penandatanganan MoU antara Unpri Medan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Prof Dr Chrismis Novalinda Ginting MKes mewakili Unpri, dan Sekjen MK RI Prof Dr Guntur Hamzah SH MH mewakili Mahkamah Konstitusi RI.
Gubsu diwakili Staf Ahli Bidang Pendidikan Dr Kaiman Turnip mengatakan lewat pembukaan program Doktor Hukum di Unpri diharapkan penegakan hukum di Sumut juga akan semakin baik, di mana lulusan Doktor Hukum Unpri akan memberikan kontribusi dalam penanganan masalah hukum yang ada di masyarakat.
“Selamat atas pembukaan program Doktor Hukum di Unpri Medan, semoga penegakan hukum di Sumut semakin baik," katanya.
Usai penandatangan MoU Unpri dan MK RI serta Grand Launching Program Doktor Hukum Unpri, acara dilanjutkan dengan seminar nasional bidang hukum dengan menampilkan dua narasumber yaitu Prof Dr Guntur Hamzah SH MH selaku Sekjen MK RI dan Prof Dr I Gusti Ayu Rachmi Handayani SM MH, Dekan Fakultas Hukum UNS, dipandu moderator Dr Kartina Pakpahan SH MH selaku Kaprodi Hukum S2 Unpri.
Turut hadir sejumlah tokoh dalam acara tersebut seperti Dr RE Nainggolan, Kasdam I Bukit Barisan Brigjen TNI Purwito Hadi Wardhono SE MHum, mantan Wali Kota Medan Drs H Abdillah SE Ak MBA, Pendiri UNPRI Prof. Dr dr I Nyoman E Lister MKes AIFM, Ketua BPH Unpri Dr Tommy Leonard MKn, Kaprodi Program Doktor Hukum Unpri Prof Roswita Sitompul SH MHum PhD, Dekan Fakultas Hukum Unpri Dr Elvira Fitriyani Pakpahan SH MH, perwakilan PTS lainnya, rektorat, dekanat, dosen dan undangan lainnya.
Di tempat terpisah Ketua BPH Unpri Dr Tommy Leonard SH MKn menuturkan, pihaknya sudah siap melaksanakan program doktor hukum dan memastikan akan berjalan sesuai aturan dan standar yang benar.
Tommy juga berharap program doktor hukum ini mampu menjadi salah satu solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan dapat membangun lulusan yang berwawasan global. (imc/bsk)
