INILAHMEDAN - Dairi : Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan pembangunan Dermaga Paropo Silalahi berasal dari APBN 2021 sekira Rp 13 milyar. Bupati Dairi Eddy pada peninjauan proyek pembangunan dermaga. (foto : nt)
Hal itu disampaikannya dalam kunjungan Asisten Deputi Kemenko Marves Kosmas Harefa di Silalahi, Dairi pada Selasa (25/01/22).
Namun, ia mengaku bahwa bangunan dermaga tersebut memang belum sepenuhnya rampung. Yakni untuk pelataran parkir dan penataan lain didermaga.
Ia juga menyebutkan ada beberapa yang perlu ditata sehingga benar-benar menjadi dermaga bagus dan menjadi mata pencaharian baru bagi warga sekitar.
" Jadi kami menyampaikan kepada pak Kosmas, saya akan terus datang ke sana (Jakarta) kalau masih ada anggaran untuk penataan kami sangat mengharapkan bantuannya. Bangunan ini kami anggap sudah luar biasa. Tapi perlu tambahan,” imbuhnya.
Selain itu, katanya, dermaga tersebut nantinya menjadi alat transportasi di kawasan Danau Toba. Dan wajib ada di danau toba karena kawasan yang super prioritas oleh pemerintah pusat.
“ Jadi kami harus bergerak cepat untuk mendatangi pusat agar pembangunan dermaga ini segera beroperasi,” sebutnya.
Diharapkan, jika sudah beroperasi promosi harus digalakkan. " Misalnya promosi paket, pengelola trayeknya siapa, kemudian penataan siapa yang berjualan di sini. Jadi semua harus dikerjakan matang. Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata harus bersinergi,” jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Amper Nainggolan, pada 2021 APBN mengucurkan dana Rp13 miliar. Kemudian di 2022 pembangunan dilanjutkan yang diperkirakan pada April mendatang pembangunan dilanjutkan.
" Tahun ini anggarannya turun lagi yaitu untuk penataan lahan parkir dan penataan dermaga," ucapnya.
Asiten Deputi Pengembangan Pariwisata berkelanjutan Kemenko Marves Kosmas Harefa memuji bangunan dermaga Silalahi.
Ia mengatakan bangunan itui nantinya harus dirawat dengan benar. Soal pengelolaan nanti perlu koordinasi. Sebab sampai saat ini bangunan adalah milik Kementrian Perhubungan.
" Kalau pengelolaan tergantung kesepakatan. Bisa jadi diserahkan ke Pemda. Sebab menurut saya, dermaga-dermaga yang relatif kecil biasanya kementrian perhubungan menyerahkan kepada Pemda," katanya.
Meski begitu, sambungnya, nanti kita lihat apakah Dairi bisa mengelolanya. " Tapi saya berharap Pemkab Dairi bisa mengelolanya. Saya melihat potensinya baik, jadi memungkinkan untuk mengelolanya,” tuturnya. (imc/am/nt)
