 |
| Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota Aulia Rachman menghadiri pertemuan bersama Komisi XI DPR RI dan para perwakilan Kepala Daerah Sumatera Utara dan juga di luar Sumatera Utara.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota Aulia Rachman menghadiri pertemuan bersama Komisi XI DPR RI dan para perwakilan Kepala Daerah Sumatera Utara dan juga di luar Sumatera Utara.
Pertemuan yang dipimpin Gus Irawan dari Komisi XI DPR RI dalam rangka kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR RI guna menyerap aspirasi terkait Rencana Undang Undang (RUU) tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Hotel Santika Dyandra Medan, Senin (15/11/2021).
Pertemuan diawali dengan pemaparan dari pihak Dirjen Kementerian Keuangan tentang empat pilar Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dan dilanjutkan pada diskusi sejumlah hal yang spesifik di daerah masing-masing.
Untuk empat pilar HKPD yang dimaksud yakni mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah. Artinya, hal ini antara lain dilakukan dengan melakukan reformulasi DAU dengan presisi berdasarkan ukuran kebutuhan pelayanan dasar yang lebih baik, DAK yang difokuskan untuk pencapaian prioritas nasional di daerah tersebut, dan perluasan skema pembiayaan utang daerah.
Kemudian harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal antara lain melalui kebijakan sinergi fiskal pusat dan daerah.
Aulia Rachman mengatakan pertemuan ini ke depannya dapat membantu perputaran pertumbuhan ekonomi daerah maupun infrastruktur. Sehingga berdampak kepada masyarakat terkhusus juga kepada Kota Medan dalam perubahan yang lebih baik.
Sementara itu, menurut Gus Irawan, kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ini ke daerah untuk menampung masukan ataupun aspirasi dari daerah.
"Tapi secara umum untuk Sumatera memang yang paling diharapkan itu adalah untuk dana bagi hasil sawit. Nah, saya kebetulan ada di panja (panitia kerja) ada tim kecil dibentuk 11 tim panja saya juga di tim sinkronisasi tim perumus dan ini yang terus kita suarakan," ujar Gus Irawan.
Aspirasi yang paling banyak ditampung dalam pertemuan tersebut adalah tuntutan dana bagi hasil sawit yang disampaikan oleh sejumlah kepala daerah.(imc/bsk)
