-->
    |

Polri Lakukan Koordinasi Terkait Adanya Upaya Pembobolan 'Hacker'


INILAHMEDAN
- Jakarta : Polri melakukan koordinasi dengan sejumlah Kementerian atau Lembaga yang dikabarkan mengalami peretasan/upaya pembobolan jaringan internal oleh hacker dari China.

Diketahui, upaya peretasan itu setidaknya menyasar pada 10 kementerian dan lembaga Pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Hal itu, dilaporkan oleh peneliti keamanan internet The Record, Insikt Group.

" Ya dikoordinasikan ke kementerian tersebut,” kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono di Jakarta, Senin (13/09/21).

Namun, dia belum mengetahui lebih lanjut langkah-langkah kepolisian dalam isu peretasan tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa sejauh ini komunikasi masih dilakukan dengan sejumlah lembaga terkait.

Sehingga, kata dia, pihaknya juga belum melakukan penyelidikan dalam hal penegakan hukum guna menyikapi permasalahan itu.

" (Masih) Dikoordinasikan,” jelasnya. 

Seperti dilansir The Record pada Jumat (10/09/21), upaya peretasan pada April 2021 oleh peneliti Inskit pertama kali. 

Kala itu, mereka tengah mendeteksi server pengendali dan control malwarre PlugX yang dioperasikan Mustang Pandang.

Dalam temuannya, server berkomunikasi dengan beberapa host dalam jaringan pemerintah Indonesia. 

Mereka kemudian mengklaim bahwa telah memberi tahu temuan itu kepada pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli 2021 namun tak direspon.

Peneliti Inskit juga belum mengetahui secara jelas metode ataupun target dari peretasan. Namun, peretasan tersebut dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok dalam menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono menilai institusi negara di Indonesia telah ditelanjangi imbas banyaknya kelemahan-kelemahan yang terjadi sehingga mudah diretas oleh peretas atau hacker dari negara lain.

Dave menyebutkan bahwa pemerintah butuh keseriusan untuk membenahi persoalan peretasan ini. Terlebih lagi, dugaan peretasan yang menyerang lembaga memegang rahasia negara seperti BIN.

" Kalau institusi-institusi itu aja gak aman bisa di hack. Gimana dengan yang lain?, buktinya kemarin BPJS bobol, Kemenkes bobol,” tukasnya. (imc/joy)


Komentar

Berita Terkini