|

Bertemu Presiden, Bupati Dairi Undang Tuk Bertemu Warganya


INILAHMEDAN
- Dairi : Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menyempatkan diri untuk berkunjung di Dairi. 

Bupati Eddy Berutu juga mengundang secara langsung Presiden Jokowi untuk bisa bertatap muka dengan warga dan menyerahkan sertifikat bagi 2 ribu masyarakat yang merupakan salah satu program pemerintah pusat yakni program Landreform yang sedang dijalankan Pemkab Dairi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dairi.

Harapan itu disampaikan Eddy kepada Jokowi disela pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, rumah dinas Gubernur Sumut di Medan pada Kamis (16/09/21). 

Bupati Eddy Berutu mendapat kesempatan berbincang dengan Presiden Jokowi, dalam kunjungan kerja di Sumatera Utara.

" Saya melaporkan beberapa hal ke beliau dan saya dalam kesempatan itu mengundang untuk mengunjungi Dairi menyerahkan sertifikat bagi 2000 masyarakat Dairi yang saat ini sedang mengikuti program landreform dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN," ujarnya. 

Disebutkan, dalam kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di Provinsi Sumatera Utara, memberikan pengarahan kepada seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Presiden Jokowi meminta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut terus mendorong percepatan Vaksinasi Covid-19. 

Jokowi ingin stok vaksin di daerah tidak lama berada di gudang penyimpanan. Presiden Jokowi menyebutkan ada ketimpangan progres Vaksinasi Covid-19 di daerah Sumatera Utara. 

Dari laporan yang diterimanya, ada daerah yang pencapaiannya sangat tinggi, ada pula yang masih rendah. Presiden memaparkan, sampai saat ini secara umum implementasi Vaksinasi Covid-19 di Sumut sudah mencapai 26 persen. Sementara untuk lansia sudah di angka 24 persen.

" Untuk Lansia meskipun pencapaian 24 persen saya anggap sudah lumayan karena yang lain masih ada yang 15 persen," kata Jokowi.

Hanya saja menurutnya progres vaksinasi di Sumut masih sangat timpang. Ada daerah yang capaian vaksinasinya sudah mencapai 82 persen, namun ada  yang baru mencapai 7 persen.  

Jokowi juga mendorong Forkopimda, terutama TNI dan Polri untuk segera mempercepat vaksinasi di daerah yang pencapaiannya masih rendah, termasuk meminta Panglima TNI untuk menambah vaksinator di daerah-daerah tersebut. 

Tak lupa Jokowi mengingatkan, kondisi seperti ini tidak baik dan harus segera diperbaiki. " Percuma satu daerah memiliki capaian bagus, sementara daerah di sekelilingnya justru masih rendah. Hati-hati, menghadapi Pandemi ini kita tidak bisa sendiri," ujar Jokowi menekankan.

Dibagian lain, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan akan terus berupaya meningkatkan vaksinasi covid-19 ke masyarakat. 

Dengan mempercepat vaksinasi akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak covid-19. 

Walau begitu, dia mengingatkan tentang protokol kesehatan (prokes) tetap hal utama dalam melawan dan memutus rantai penyebaran covid-19.

" Mendorong vaksinasi sampai ke Kabupaten dan Kota. Tetapi, vaksinasi bukan jadi alasan kita mengabaikan protokol kesehatan, prokes tetap yang utama untuk saat ini. Sekali lagi, jangan lengah dan kemudian abai akan Prokes, tetap disiplin prokes dan perkuat 3T,” imbuhnya. 

Edy Rahmayadi juga menjelaskan angka kematian di Sumut berada pada angka 2,6 persen dari jumlah terkonfirmasi positif, dimana lebih rendah dari angka nasional (3,24 persen). Begitu juga dengan angka kesembuhan yang mencapai 93,3 persen dari sebelumnya 62,8 persen. 

" Selain karena disiplin prokes ini juga karena kita terus meningkatkan vaksinasi," terangnya. 

Sedangkan Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengatakan Sumut perlu mengurangi kesenjangan perolehan vaksin di 33 kabupaten dan kota. Dengan begitu masyarakat Sumut khususnya akan lebih terlindungi dari covid-19.

" Tidak bisa kita fokuskan hanya di satu daerah saja untuk penanganan covid-19 akan tetap sulit bila daerah disekitarnya masih tinggi penyebarannya, perlu merata. Jadi, jangan biarkan adanya gap jumlah vaksin yang besar di 33 kabupaten dan kota,” tukasnya.  (imc/am) 


Komentar

Berita Terkini