INILAHMEDAN - Medan: Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan menyayangkan capaian target Pemko Medan jauh dari harapan. Fraksi ini menilai Pemko memiliki banyak kekurangan dalam mengelola keuangan daerah. Capaian target hanya sebesar 88,63 persen.
Demikian pandangan fraksi ini yang dibacakan Dedy Aksyari Nasution pada rapat paripurna Laporan Pemandanan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan Terhadap Nota Pengantar oleh Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020, Senin (14/06/2021).
“Fraksi Gerindra berpandangan bahwa Pemko Medan harus meningkatkan keseriusan kinerja, efektifitas, dan efisiensi pegelolaan keuangan daerah. Sebab di masa yang akan datang Kota Medan membutuhkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang semakin besar guna mendukung percepatan dan perluasan pembangunan,”sebut Dedy.
Hasil Pemeriksanaan (LHP) BPK RI yang memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota Medan Tahun 2020, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi.
“Kami dari Fraksi Gerindra tentu mempertanyakan apa saja langkah-langkah Pemko Medan untuk mempertahankan WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut tersebut,” ucapnya.
Fraksi Gerindra menilai bahwa Pemko Medan akan terus merugi apabila mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) karena tidak mendapat insentif dari kementerian keuangan.
“Kami berharap seluruh OPD harus menyusun laporan keuangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemeritah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,” katanya.(imc/bsk)
