-->
    |

Gubernur Edy Hadiri Silaturahmi Anggota DPR RI dan Pengurus Golkar Sumut



INILAHMEDAN - Medan: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri acara silaturahmi anggota DPR RI Fraksi Golkar bersama pengurus Partai Golkar Sumut dan unsur Forkopimda di Hotel Adimulia Medan, Jumat (16/04/2021).

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin menyebutkan pihaknya akan berupaya memperjuangkan aspirasi pembangunan dari provinsi ini ke pemerintah pusat.

Mengawali pembicaraanya, Gubernur menyampaikan beberapa kondisi yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama para wakil rakyat di DPR RI. Di antaranya seperti infrasruktur jalan provinsi yang panjangnya sekitar 3.000,5 Km dengan kemampuan keuangan daerah (APBD) terbatas, hanya bisa membangun sepanjang 30 Km setiap tahun.

“Provinsi lain yang lebih besar, jalan provinsinya tidak sepanjang di Sumut. Makanya ini menjadi persoalan, bahkan kami sudah menghadap ke berbagai tempat, termasuk menggunakan dana pinjaman yang nanti dicicil setiap tahun. Setidaknya kita butuh Rp3 triliun untuk 500 Km. Agar ini bisa jalan, kami mohon bantuannya dari DPR RI khususnya Komisi V,” jelas Edy.

Selanjutnya adalah keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba yang kini telah diupayakan pengurangannya dibantu TNI/Polri, di mana sebanyak 20% sudah bisa diatasi di daerah Simalungun. Kemudian untuk pengalihan mata pencaharian, juga tengah diupayakan dengan permohonan bantuan ke pusat.

Karena itu melalui para anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Edy berharap aspirasi tersebut bisa diperjuangkan. Mengingat hasil perkebunan yang begitu besar didapat dari Sumut, harusnya bisa berbanding lurus dengan dana perimbangan yang diturunkan dari pusat.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsudin menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan menjadi catatan bagi pihaknya untuk dibahas di legislatif sesuai tupoksi dari tiap komisi terkait. Pihaknya menyarankan agar setiap usulan yang disampaikan pemerintah provinsi (Pemprov) melalui dinas terkait, juga disampaikan kepada DPR RI untuk diketahui.(imc/bsk)

Komentar

Berita Terkini