INILAHMEDAN - Medan : Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin menyambut Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR-RI di Mapolda Sumut, Kamis (12/11/20).
Kapolda didampingi Plt Kajati Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy, Kakanwil Kemenkumham Sutrisno, Wakapolda Brigjen Dadang Hartanto, PJU Polda, PJU Kejati, PJU Kemenkumham Sumut serta Kapolrestabes Medan dan Kapolresta Deli Serdang.
Sementara rombongan Komisi III DPR RI antara lain H Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III Marinus Gea, Bambang DH, Hj Adde Rosi Khoerunnisa, Romo HRM Syafi’i, Bambang Haryandi, Dipo Nusantara Pua upa, Hinca IP Panjaitan XIII, H Nazaruddin Dek Gam, Mulfachri Harahap dan H Arsul Sani.
Dalam kunjungan kerja itu dilakukan beberapa pembahasan diantaranya tentang penanganan covid-19 di Sumut serta persiapan Pemilukada 2020 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat
Selain itu, turut dibahas permasalahan lain terkait over kapasitas tahanan dimana Komisi III DPR RI akan menindak lanjuti kendala dan bertemu langsung dengan Menkopolhukam
Kapolda Sumut dalam kesempatan tersebut memaparkan bahwa situasi Kamtibmas di Sumut saat ini aman dan kondusif. Dimana sesuai data kuantitas, terjadi penurunan gangguan Kamtibmas sebesar 26%
" Dalam kurun waktu Juli sampai dengan November 2020, kami juga telah berhasil menahan dan memusnahkan 100 kg barang bukti narkotika yang akan masuk ke wilayah Sumut dan kami telah menindak tegas terukur para pelaku pengedaran Narkotika," sebut Kapolda.
Kapolda juga menyampaikan, dalam upaya pencegahan covid-19, Polda Sumut telah membentuk 'Tim Begu Ganjang Pemburu Covid-19'.
Kemudian penyemprotan disinfektan, pembagian sembako dan masker, upaya pencegahan berbasis komunitas, membentuk 264 kampung tangguh, pelaksanaan Ops Yustisi dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional
Terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Provinsi Sumut merupakan wilayah terbanyak yang melaksanakan Pilkada.
Sesuai data wilayah yang paling rawan adalah Kabupaten Nias Selatan, yang kedua adalah Kota Medan dan ketiga adalah Kabupaten Tapsel.
" Untuk seluruh anggota TNI dan Polri telah kami perintahkan supaya menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada di 23 Kab/Kota.
Apabila ada personil yang tidak netral maka akan kami kenakan perkara disiplin dan kode etik," tegasnya.
Orang nomor satu dijajaran Polda Sumut itu berharap permasalahan kurangnya tempat Rutan dapat segera diselesaikan dikarenakan Rutan yang ada di Polda Sumut memiliki kapasitas tahanan sebanyak 400 orang.
Namun sudah mencapai 800 orang karena kekurangan lokasi tahanan. Dikhawatirkan akan berdampak pada penyebaran covid-19 di Rutan, uang makan sudah minus dan terjadi kerusuhan.
" Kami akan terapkan apa yang menjadi saran Komisi III DPR RI kepada Polda Sumut sehingga Polri dapat semakin dipercaya masyarakat," tandas Kapolda. (imc/joy)
