INILAHMEDAN - Medan: Pemko Medan memberikan apresiasi kepada KPK atas dorongan dan dukungan percepatan penyerahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) kepada Pemko Medan sehingga betul-betul dapat didata dan menjadi aset Pemko Medan.
Apresiasi ini disampaikan Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho saat menjadi narasumber dalam Talkshow Penertiban Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Sumatera Utara (Sumut) yang digelar di Studio TVRI Sumut Jalan Putri Hijau, Kamis (15/10/2020).
Acara tersebut juga menghadirkan narasumber lainnya yaitu Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsupgah Korupsi KPK Wilayah I Maruli Tua yang hadir langsung di studio TVRI dan Ketua DPD REI Sumut Andi Atmoko Panggabean melalui Video Conference (Vidcon).
Dalam talkshow yang berlangsung selama satu jam tersebut, Pjs Wali Kota menyampaikan juga mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Belawan yang juga telah membantu Pemko Medan dimulai dari melakukan pendataan hingga penyerahan berita acara.
Pjs Wali Kota menjelaskan bahwa sebelum di tahun 2020, baru 4 PSU yang sudah diserahkan ke Pemko Medan dan di tahun 2020 ini ada 2 lagi yakni PSU Perumahan Bumi Seroja Permai I dan PSU Griya Martubung II. Rencananya, tambah Pjs Wali Kota, pada bulan ini Pemko Medan akan menerima 3 PSU lagi.
Sementara itu, Kasatgas Korsupgah Korupsi KPK Wilayah I Maruli Tua, menekankan tentang adanya sanksi jika ketentuan ini tidak dijalankan, dari mulai denda sampai kurungan badan. Dia menegaskan, PSU perumahan merupakan aset negara yang harus diselamatkan agar tidak terjadi kerugian negara.
Maruli juga mengingatkan pemerintah daerah dan pengembang menjalankan ketentuan ini dengan serius, transparan, penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, dia juga mendorong masyarakat agar berani bersuara jika terjadi alih fungsi terhadap PSU perumahan.
“KPK akan mengawasi untuk memastikan penyerahan PSU ini berjalan dengan lancar,” tegas Maruli.(imc/bsk)
