INILAHMEDAN - Medan : Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin mengikuti kegiatan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah se-provinsi Sumut di Pendopo Gubsu, Kamis (27/08/20).
Dalam rapat tersebut langsung dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra, Gubsu Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB yang diwakili Kasdam I/BB, Kajatisu, Kakanwil BPN Sumut, Wakil Dirut PLN, Walikota/Bupati se-Pemprosu, jajaran Forkopimda Provsu, para pejabat utama Poldasu dan peserta lainnya.
Ketua KPK menyampaikan bahwa negara sudah sangat besar mengeluarkan anggaran untuk menangani pandemic covid-19.
Saat pandemi ini kita semakin banyak mengeluarkan anggaran akibat adanya beberapa indokator, salah satunya kemiskinan.
" Maka para kepala daerah harus memberikan bansos untuk masyarakat yang terdampak," sebutnya.
Selain itu, membicarakan dengan anggota DPR untuk menghindari meningkatnya kemiskinan.
Kemudian indiktor pengangguran, ibu melahirkan, maka semakin bertambah penduduk dan indokator sengketa lahan.
Ia juga mengatakan ada beberapa titik rawan korupsi. Beberapa diantaranya karena adanya birokrasi rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, realokasi anggaran covid-19.
Penyelenggaraan Bansos, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban laporan keuangan kepala daerah.
" Korupsi bisa kita cegah kalau kita punya integritas. Defenisi dari Integritas adalah kesatuan atau keselarasan antara hati, fikiran , perbuatan dan nurani,” jelasnya.
Ketua KPK mengatakan sudah saatnya kita berkomitmen untuk memberantas korupsi guna mewujudkan NKRI yang bersih.
Kegiatan berakhir dengan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat dari beberapa perwakilan daerah. (imc/joy)
