-->
    |

Kepala BPKP Sumut Desak Pemkab Karo Perbaiki Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa


INILAHMEDAN - Kabanjahe: Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Sumut Yono Andi Atmoko mendesak Pemkab Karo agar memperbaiki aplikasi Sikeudes (Sistem Informasi Keuangan Desa) yang dinilai masih belum tertib administrasi.

"Yang paling utama, data base di setiap kecamatan harus lengkap dan stand by," kata Yono Andi Atmoko melalui zoom meeting secara random dipilih Camat Tiga Panah sebagai sampel pengecekan kesiapan para camat se-Kabupaten Karo, Kamis (13/08/2020) di ruang KCC Kantor Bupati Karo.

Pada kegiatan zoom meeting ini, Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Korwas APD II Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Agus Nugroho Rahardjo, Plt Asisten I Pemkab Karo Dapit Trimei Sinulingga, Kadis DPMD Abel Tarawai Tarigan, Kepala Inspektorat Philemon Brahmana.

Yono Andi Atmoko meminta agar camat selalu bersinergi dengan kepala desa dalam hal mengawasi pengelolaan keuangan desa. Sebab banyak temuan hampir setiap desa selalu ada masalah administrasi.

"Imbasnya keuangan pasti jelek, akhirnya bermasalah. Menurut catatan BPKP selama ini, hampir 80 persen kepala desa terbelit dan tersangkut di bidang administrasi aplikasi Sikeudes," tegasnya.

Yang sangat penting, kata dia, camat perlu mengingatkan kepada kades agar menghindari masalah yang berhubungan dengan hak masyarakat Seperti bantuan dari Kemensos, Pemprov Sumut, Pemkab Karo dan BLT, Dana Desa.

"Apalagi pengawasan pengelolaan keuangan Pemkab Karo pada tahun 2019, BPKP menilai cukup baik dan diberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Perwakilan Medan. Tentu ini semua dukungan dari tingkat desa hingga kecamatan," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Terkelin Brahmana menyatakan sangat berterima kasih atas edukasi dan partisipatif BPKP dalam memberikan dorongan pencerahan terkait penggunaan aplikasi Sikeudes yang selama ini mungkin belum sempurna.

"Banyak faktor sehingga Sikeudes belum maksimal diterapkan di setiap desa. Hal ini menjadi atensi Pemkab Karo dalam menata-kelola keuangan desa yang lebih bagus untuk menghindari permasalahan yang selama ini terbentur di adminiterasi," ucap Terkelin.

Sementara itu, Camat Tiga Panah Data Martina Br Ginting mengatakan, khusus wilayah Tiga Panah yang membawahi 29 desa, hampir semuanya lemah dalam pemanfaatan aplikasi sistem informasi keuangan desa.(imc/is)

Komentar

Berita Terkini