 |
| Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama KPU Provinsi Sumut Batara Manurung memakaikan bad di lengan dan pemakaian topi secara simbolis kepada peserta PPDP.(foto: is) |
INILAHMEDAN - Kabanjahe: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karo meluncurkan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih GCS (gerakan coklit serentak) dan GKS (gerakan klik serentak). Ini dalam rmenyukseskan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Karo 2020.
Hal itu disampikan Ketua KPUD Karo Gemar Tarigan pada apel Gerakan Coklit Serentak (GCS), Sabtu (18/07/2020) di kantor KPUD Karo.
Hadir di sana Bupati Karo Terkelin Brahmana, perwakilan KPU Sumut Batara Manurung, Ketua Bawaslu Karo Eva Juliani Br Pandia, Kakesbang Karo Tetap Ginting.
Gemar menyebutkan , apel GCS ini untuk menunjukkan kepada masyarakat Karo dalam situasi pandemi Covid-19, KPU masih mampu dan memliki tekad untuk menyelenggarakan Pilkada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
"Dengan gerakan coklit serentak ini, tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui apakah mereka sudah terdaftar atau belum sebagai datar pemilih dalam Pilkada Bupati 2020," katanya.
Menurutnya, tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih tersebut akan dilaksanakan dari 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. Gerakan ini melibatkan 85 panitia pemilihan kecamatan (PPK), 807 panitia pemungutan suara (PPS) dan 936 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).
Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengingatkan kepada PPDP agar bekerja sesuai aturan dan petunjuk yang ada, sebab PPDP sebagai ujung tombak sukses tidaknya data pemilih Pilkada 2020 di Karo.
Kata Bupati Karo, PPDP harus pro-aktif untuk menjamin seluruh warga terdaftar di data pemilih dan harus senantiasa bekerja sama dengan aparatur pemerintah desa/kelurahan dan dusun di semua wilayah kerja masing-masing.
KPU Sumut Batara Manurung menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Karo yang telah meluangkan waktu dalam kegiatan GCS yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia ini.
"Terimakasih pak bupati yang low profile, saya salut, apalagi di antara 33 kab/kota se-Sumut, Karo yang pertama masalah anggaran sudah terselesaikan dengan baik sesuai aturan yang ada. Itu sudah diakui KPU Propinsi Sumut," tandas Batara.(imc/is)
