|

Krisis Air Bersih, DPRDSU Desak Gubernur Copot Dirut PDAM Tirtanadi

Poaradda Nababan

INILAHMEDAN - Medan: Anggota DPRD Sumut Poaradda Nababan mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mencopot Trisno Sumantri dari Dirut PDAM Tirtanadi karena tidak mampu memenuhi kebutuhan air terhadap pelanggan.
     
"Kita melihat tidak ada keinginan kuat Dirut PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri memperbaiki dan meningkatkan pelayanan air bersih terhadap pelanggan," ujar Poaradda Nababan kepada wartawan, Selasa (04/02/2020) usai menerima pengaduan masyarakat Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Baru dan Medan Selayang yang sudah 2 bulan mengalami krisis air bersih.
     
Menurut Poaradda, krisis air ini sudah hampir dua bulan dialami masyarakat di ketiga kecamatan tersebut. Bahkan situasi itu berulang kali disampaikan ke Kantor Cabang PDAM Tirtanadi Padangbulan agar kebutuhan air mereka dipenuhi.
"Tapi sampai saat ini masyarakat terus mengalami kekeringan air dan terpaksa beli air kemasan untuk kebutuhan memasak, mandi dan mencuci," katanya.
Poaradda melihat, lemahnya pengelolaan air minum di derah ini merupakan kegagalan Dirut PDAM mengawasi kantor cabangnya dalam melayani masyarakat.  Sejak dilantik menjadi Dirut, belum terlihat ada menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan pelanggan.
     
"Masalah pendistribusian air ke pelanggan ini tidak pernah ada solusinya. Kalau kita tanya pihak PDAM selalu memberi alasan klasik, yakni belum tersedianya sumber-sumber air baru, sebab sumber air lama tidak lagi mencukupi kebutuhan masyarakat," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Bahkan yang paling disesalkan masyarakat, tambah anggota Komisi E ini, ketika pelanggan menyampaikan keluhannya terkait kerap putusnya aliran air ini, pihak PDAM malah menganjurkan untuk menggunakan pompa pengisap air.
"Pake pompa pun kalau air mati, tidak akan ada air," ujar Poaradda menanggapi keluhan masyarakat Medan Tuntungan.
       
Poaradda juga mendesak Dirut PDAM Tirtanadi untuk segera mengevaluasi Kacab PDAM Tirtanadi Padangbulan beserta Kepala Bagian Pemeliharaan Jaringan yang kelihatannya kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat pelanggan.
      
"Jika Dirut PDAM  tidak mampu mengontrol bawahannya di Kantor Cabang PDAM sebagai ujung tombak memenuhi kebutuhan air pelanggan, sebaiknya Gubernur Sumut segera mencopotnya dari Dirut," tandas Poaradda.
Politisi vokal ini bahkan mengingatkan Gubernur Sumut jika memang Pemprov Sumut tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan air  pelanggan, sebaiknya PDAM Tirtanadi diserahkan pengelolaanya ke Pemko Medan.
"Mungkin Pemko Medan bisa mengelolanya dengan baik," ujarnya.
                     
Tidak Sebanding
      
Ketika masalah krisis air ini dikonfirmasi wartawan kepada Kabag Hubungan Pelanggan PDAM Tirtanadi  Zaman  Mendrofa melalui whatsapp baru-baru ini mengakui distribusi air ke kawasan Medan Tuntungan tidak lancar, terutama di siang hari karena masyarakat banyak menggunakan air.
     
"Kalau siang hari banyak yang menggunakan air, sehingga tidak lancar. Kondisi ini diakibatkan ketersediaan air kita tidak lagi mencukupi, sebab tidak sebanding  dengan jumlah penggunanya," ujarnya.
       
Ditambahkan Zaman, di beberapa kawasan di Kota Medan juga mengalami kurang lancarnya air. Bahkan ada juga kawasan hanya mengalir pada malam hari, sehingga dibutuhkan segera pembangunan instalasi pengolahan air baru. Tapi rencana itu tentunya masih dalam proses yang memerlukan waktu lama.(imc/nem)

Komentar

Berita Terkini