-->
    |

Akibat Kriminalisasi Kasus, Presiden Diminta Awasi Sistem Penegakan Hukum


INILAHMEDAN - Medan : Abdul Salam dan rekan yang menjadi kuasa hukum Tony Ruslan, (64), warga Jalan Darat, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, untuk mengawasi sistem penegakan hukum di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Pasalnya, ia dikriminalisasi karena kasusnya yang hanya perdata dibuat menjadi pidana.

Demikian kuasa hukum dari Toni, Abdul Salam Karim, Sugianto SP Nadeak dan Ali R Putra Piliang (Kantor Hukum SAS & rekan) di kantornya Jalan Perdana Medan, Selasa (21/01/20). 

Disebutkan, kliennya Tony Ruslan dilaporkan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan terkait hutang pinjam ke Polrestabes Medan. Padahal, kasus hutang piutang itu hanya kepada personal bukan dalam ikatan lembaga atau badan usaha.

"Jadi awalnya, klien kami pada 2011 meminjam uang kepada A Lien, sebesar Rp1,7 miliar. Tetapi, dibuat uang itu berbunga setiap bulannya. Klien kami yakin bisa mengembalikan karena pinjam juga ke bank tetapi ternyata ditolak. Lalu, klien kami hanya bisa mencicil bunga nya saja," ujarnya.

A Lien kemudian mengajukan gugatan wan prestasi ke Pengadilan Negeri Medan pada nomor: 237/Pdt. G/2011/PN.Mdn. Selama gugatan berjalan, A Lien juga melaporkan ke Polrestabes pada 13 Agustus 2011. Atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian dibuat lebih kurang Rp12 miliar.

Perkara perdata (wan prestasi) tersebut pada 24 November 2011 akhirnya diputuskan majelis hakim dengan ketua Junilawati Harahap, beranggotakan H Subiharta dan Achmad Guntur, menolak gugatan yang diajukan A Lien. Dalam putusan itu Tony Ruslan hanya diwajibkan membayar Rp875 juta sisa dari hutang.

"Putusan itu dikuatkan lagi di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Medan dengan hakim tinggi  Djoko Sediono, H syahrir Hasibuan dan Margono. Begitu pula di tingkat Mahkamah Agung (MA) juga mengeluarkan putusan dengan nomor  3425/K/Pdt/2012 yang menyatakan menolak permohonan kasasi A Lien," jelasnya. 

Karena putusan itu, kata dia, Polrestabes Medan mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) atas laporan A Lien pada 7 Juni 2017. Namun,  A Lien mengajukan pra peradilan (Prapid) atas SP3 kasus ini. Putusan Prapid No:52/Pid.pra/2019/PN.Mdn dipimpin hakim Saidin Bagariang memutuskan bahwa permohonan pemohon A Lien tidak dapat diterima.

Kemudian dalam putusannya menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan sesuai SP3 penyidikan No.Pol:SPPP/1620-a/VI/2014/Reskrim tanggal 7 Juni 2017 dan SKPP No S Tap/629-b/VI/2014 sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dinyatakan sah secara hukum.

" Anehnya, lima hari kemudian A Lien kembali mengajukan Prapid dengan Nomor 64/Pid.Pra/2019/PN.Mdn.  Dan ternyata sidang Prapid tersebut dipimpin Jarihat Simarmata dengan Panitera Pengganti (PP) Bambang Fajar, malah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian. Memerintahkan laporan atas kasus itu dilanjutkan," ungkapnya.

Setelah diketahui pihaknya, pimpinan sidang Prapid tersebut merupakan Hakim dari Kepri yang baru menjalani penugasan baru di PN Medan. " Jadi kita menduga A Lien dan hakim Jarihat Simarmata itu sama-sama warga Kepri dan pernah bersahabat dekat. Makanya kasus itu bisa jalan kembali inilah kemungkinannya," herannya.

Abdul Salam mengatakan patut diduga ada mafia peradilan dalam proses penegak hukum tersebut. Sebab, ada dugaan pelanggaran hukum dengan keluarnya BAP saksi dari kepolisian Polrestabes Medan yang dijadikan bukti dalam perkara perdata padahal persoalan masih dalam proses penyidikan.

 " Prapid diajukan berkali-kali atas persoalan yang sama dan perkara yang sama pula," sebutnya.

Padahal, kliennya bersedia membayar putusan pengadilan sebesar Rp875 juta lebih itu.

" Dengan ini kami juga telah mengajukan Prapid yang didaftarkan ke PN Medan dengan nomor :5/Pid.Pra/2020/PN.Mdn," tuturnya.

Suiganto dan Ali Piliang menambahkan selain ke Presiden RI, pihaknya juga telah melaporkan permasalahan ini pada Jaksa Agung dan jajarannya, KPK, MA, KY dan lainnya. (joy) 

Komentar

Berita Terkini