 |
| Komisi D DPRD Sumut yang dipimpin Ketuanya Sutrisno Pangaribuan bersama 3 bupati (Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Dairi Edi Kelengate Brutu dan Bupati Pakpak Bharat) menemui Kementerian PUPR Jakarta pertanyakan kejelasan pembangunan jembatan layang jalur Medan - Berastagi, Kamis (08/08/2019). (foto: nangin) |
"Jelas saja kami kecewa berat," kata Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan didampingi anggota Komisi D Burhanuddin Siregar, Layari Sinukaban, Leonard Samosir dan Yantoni Purba kepada wartawan saat dihubungi usai menemui Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis (08/08/2019).
Dalam pertemuan itu, Komisi D diterima Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazali Akman. Turut juga pada pertemuan itu tiga kepala daerah yakni Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Plt Kepala Dinas PUPR Karo Paksa Tarigan, Bupati Dairi Edi Kelengate Berutu, Asisten I Eddi Banuarea dan Bupati Pakpak Bharat diwakili Kadis PU Kasimana Berutu.
"Setelah bertemu dengan Kementerian PUPR, diperoleh informasi bahwa rencana pembanguban dua jembatan layang tersebut gagal direalisasikan pada 2020. Padahal sebelumnya pihak Kementerian PUPR sudah berjanji akan dibangun. Kami sangat kecewa," ujar Sutrisno.
Sementara Burhanuddin sempat melontarkan kritikan pedas terhadap Kementerian PUPR yang seenaknya saja membatalkan rencana pembangunan jembatan layang yang sudah dilakukan kajian oleh ICK (Ikatan Cendikiawan Karo) dan sudah diusulkan ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), DPR RI dan kabarnya anggaran sudah dialokasikan pada Raancangan APBN 2020.
Layari juga menyampaikan kekesalannya. "Puluhan tahun Indonesia merdeka, tapi jalur Medan - Berastagi tetap tidak ada kemajuan. Kenapa Karo dianaktirikan dalam hal pembangunan," tandasnya.
Sementara Yantoni Purba melihat masih kentalnya permainan politik anggaran pembangunan terhadap daerah sehingga kerap terjadi kegagalan yang ujungnya mengecewakan masyarakat.
"Kami sudah puluhan kali ke Jakarta untuk menuntut pembangunan jalan tol atau jembatan layang ini. Dari kriteria juga sudah terpenuhi karena jalan tol maupun jembatan layang digunakan untuk mengatasi kemacetan, jalur angkutan bahan pokok, sayur-mayur, jalur evakuasi pengungsi erupsi Sinabung maupun jalur mendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN)," ujar Yantoni.
Bupati Karo Terkelin Brahmana dalam pertemuan itu tetap berharap agar pembangunan dua titik jembatan layang ini tetap dilanjutkan karena masyarakat Karo sangat berharap kepastian agar cerita tidak simpang siur di tengah-tengah masyarakat.
Begitu juga Bupati Dairi Edi Kelengate Brutu yang sebelumnya sangat berharap pembangunan jembatan layang untuk memperlancar arus lalu-lintas dari Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat maupun dari Aceh Singkil tetap dilanjutkan.
Sebelumnya, staf ahli Kementerian PUPR Achmad Gani Ghazali Akmal menegaskan di tahun 2020 belum ada rencana pembangunan jalan tol maupun jembatan layang di jalur Medan - Berastagi. Kementerian PUPR, kata dia, untuk sementara tetap fokus kepada proyek pelebaran jalan yang ditangani BBPJN (Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional) II Medan dengan sistem pembangunan Kantilever (beton bertulang) di dua titik.
"Tahun 2020 belum ada pembahasan pembangunan jalan tol dan jembatan layang. Kita fokus dengan program pelebaran jalan dengan sistem Kantilever berbiaya Rp80 miliar. Kita berharap tidak ada lagi pencoretan anggaran," katanya.
Hal senada juga dijelaskan Kepala BPPJN II Medan Slamet Rasidy Simanjutak. Kata dia, penanganan jalan Medan - Berastagi diprioritaskan dalam pembangunan Kantilever sepanjang 4 km dengan biaya Rp80 miliar dan akan dimulai pembangunannya pada 2020.(imc/nangin)
