INILAHMEDAN - Medan: Pemko Medan telah membongkar sebanyak 2.014 papan reklame bermasalah dengan berbagai ukuran di seluruh wilayah Kota Medan. Pembongkaran papan reklame bermasalah dilakukan mulai 21 April sampai 3 Desember 2018. Ini juga berdampak dengan meningkatnya permohonan pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.
“Alhamdulillah, penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan Perda No 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame sekaligus penataan kota mendapat dukungan penuh aparat Polri dan TNI sehingga memberikan dampak positif,” kata Wali Kota Dzulmi Eldin dalam paparannya tentang Pelaksanaan Penertiban dan Penataan Kota Medan tahun 2018 di Mapolda Sumut, Rabu (05/12/2018).
Tercatat, ada sekitar 225 permohonan SIMB Reklame yang masuk di Dinas PMPTSP selama periode September sampai November 2018. Padahal sebelumnya, permohonan pengurusan SIMB yang masuk dari Januari sampai Agustus 2018 hanya 43 permohonan. Artinya ada peningkatan sebesar 42,3 persen.
Wali Kota mengatakan 2.014 papan reklame bermasalah yang telah ditumbangkan itu akibat didirikan tanpa izin maupun berada di 13 ruas jalan yang masuk zona larangan. Yakni Jalan Sudirman, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan Wali Kota, Jalan Pengadilan, Jalan Kejaksaan, Jalan Jendral Suprapto, Jalan Balai Kota, Jalan Pulau Penang, Jalan Bukit Barisan, Jalan Stasiun dan Jalan Raden Saleh.
Selain papan reklame bermasalah, jelas Wali Kota, ada 5 kegiatan utama penertiban dalam rangka penataan yang telah dan tengah dilakukan Pemko Medan saat ini seperti bangunan bermasalah. Dari 5 September sampai 29 Nopember 2018, sebanyak 406 unit bangunan bermasalah yang telah dibongkar.
Setelah itu pembongkaran bangunan bermasalah dilanjutkan terhadap pos OKP sebanyak 41 unit, bangunan liar (273 unit), bangunan kios (27 uunit) dan bangunan bermasalah lainnya (47 unit). (imc/bsk)
