INILAHMEDAN - Medan: Sejumlah pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan mulai tidak masuk kerja diduga pembayaran gaji tersendat.
Bahkan, satu di antaranya sudah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi.
"Satu honorer RS Pirngadi bagian Cleaning Service (petugas kebersihan) sudah mengajukan surat pengunduran diri. Sejak bulan ini, sudah enam atau tujuh orang kabarnya mengundurkan diri karena informasinya gaji tersendat," kata seorang pegawai rumah sakit itu namun namanya tidak ingin disebutkan," Selasa (28/08/2018).
Sebagaimana diketahui, total dana yang harus dikeluarkan pihak RS Pirngadi untuk pembayaran gaji sebesar Rp1 miliar perbulan. Dana itu untuk membayar gaji petugas kebersihan, satpam dan tenaga honor lainnya.
Dana tersebut diperoleh pihak rumah sakit dari pembayaran klaim ke BPJS Kesehatan. Namun pihak BPJS Kesehatan kabarnya mengalami defisit anggaran sehingga menunda pembayaran ke RS Pirngadi. Dampaknya, pembayaran gaji honorer yang bekerja di rumah sakt itu mengalami penundaan.
Jika memang benar pihak BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran, kemungkinan operasional seluruh RS di Indonesia sudah dipastikan terganggu. Bahkan kabarnya, saat ini BPJS Kesehatan sedang dalam masa audit oleh Kementerian Keuangan.
Bukan hanya itu saja, sebut pegawai tadi, pasien yang berobat ke rumah sakit milik Pemko Medan ini juga mengalami penurunan.
"Jumlah pasien yang opname saat ini hanya 160 orang. Padahal bed (tempat tidur) masih tersisa 500 unit. pasien rawat jalan hanya tinggal 300, padahal sebelumnya 600 pasien," katanya.
Sementara Kassubag Humas RSUD Pirngadi Medan Edison Perangin-angin membantah pegawai honorer RS Pirngadi mengundurkan diri sebanyak tujuh orang.
"Hanya satu orang mengundurkan diri dengan surat permohonan, tetapi masih dalam tahap proses. Tiga orang lainnya sudah tidak masuk kerja, tetapi belum mengundurkan diri," ujarnya.
Dikatakannya, di tahun-tahun sebelumnya juga pembayaran gaji pegawai honorer sudah sering terlambat dan bukan untuk tahun ini saja.
"Soal alasan CS ini berhenti bekerja harus saya tanya dulu ke bagian kepegawaian. Jadi tidak bisa menduga-duga kenapa dia keluar, bisa jadi karena malas. Sebab yang saya dengar pun sudah tidak masuk-masuk kerja lagi. Atau bisa juga karena sudah dapat pekerjaan baru di luar," katanya.
Menurut dia, jika tidak ada kesalahan, pihak manajemen tidak pernah memberhentikan secara sepihak terhadap pegawai dan honorer. Saat ini RS Pirngadi sedang menunggu klaim dari BPJS Kesehatan untuk dapat membayar gaji honorer. Karena 95% pasien yang berobat adalah pasien BPJS.
"Inilah pendapatan yang terbesar. Jadi RS Pirngadi bukan ditanggung Pemko Medan. Pendapatannya dari pasien umum dan BPJS. Untuk bulan Mei 2018, gaji sudah dibayar. Tinggal 2 bulan lagi. Bagi yang belum dibayar gajinya, diharapkan bersabar dulu," ungkapnya.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Medan melalui Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik, Ilham Lailatul Qodr menjelaskan BPJS Kesehatan mengalami mismatch bukan defisit. Mismatch itu antara pengeluaran dan pemasukan.
"Kami tidak pernah menggunakan istilah defisit. Semua paham bahwa iuran kesehatan kita sekarang belum sesuai dengan hitungan aktuaria, jadi kalau terjadi mismatch itu karena iuran belum sesuai. Namun ada mismatch atau tidak, tugas BPJS Kesehatan adalah memastikan pelayanan tetap berjalan," katanya.
Saat disinggung BPJS Kesehatan diaudit oleh Kementerian Keuangan, pihaknya mengaku tidak mengetahuinya.
"Kalau di daerah tidak ada pengauditan dari Kemenkeu. Mungkin saja di kantor pusat," tandasnya. (imc/fat)
