INILAHMEDAN - Jakarta: Pemerintah tengah melakukan pendataan untuk mencegah masuknya honorer K2 siluman. Pemerintah juga menyarankan melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan validasi data.
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Hakim Said mendukung pemerintah melakukan validasi data dengan melakukan pendataan honorer K2 yang masuk data base.
"Saya yakin, jumlah honorer K2 makin berkurang karena banyak yang meninggal," kata Lukman Hakim Said.
Bila data pemerintah jumlahnya membengkak, kata Lukman, ini mengindikasikan banyak honorer K2 siluman. Sebab, jumlah honorer K2 asli terus menurun dengan berbaga penyebab.
"Kita juga menyarankan pemerintah melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam validasi data untuk mencegah honorer siluman masuk," katanya.
Lukman berharap jangan hanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) saja yang melakukan validasi data.
"Ada kejaksaan dan kepolisian agar daerah takur bila memanipulasi data," bebernya.
Dengan melibatkan polisi maupun kejaksaan, Lukman optimistis para pejabat daerah was-was untuk kongkalikong dengan honorer K2 siluman. (***/imc)
Sumber: JPNN
