INILAHMEDAN - Medan: Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan meminta berbagai pihak mempercepat implementasi proyek Badan Otorita Danau Toba di kawasan Sibisa. Dalam tahun ini, kata Luhut, masalah penggunaan lahan 605 hektar yang akan dikelola Badan Otorita dapat segera dituntaskan.
"Tahun ini juga kita minta masalah lahan segera dituntaskan. Termasuk proses pengurusan Amdalnya," katanya pada Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BPODT) dengan agenda pembahasan perkembangan pengelolaan KSN Danau Toba di kantor Badan Otorita Danau Toba di Medan, Sumut, Jumat (06/10/2017).
Hadir Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Wakil Gubsu Nurhajizah Marpaung, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba Arie Prasetyo, RE Nainggolan dan sejumlah unsur SKPD di jajaran Provsu.
“Ini harus kita percepat. Saat ini sudah ada lima investor dari Singapura, Tiongkok, Jepang dan Korea yang bersedia membangun hotel, convention center dan golf di sana,” kata Luhut.
Dari 605 hektar itu, kata dia, akan digunakan 50 persen atau sekitar 300 hektar. Selebihnya akan digunakan sebagai hutan. ”Untuk lahan kebun bunga hingga saat ini masih dalam proses. KIita harapkan awal tahun depan juga harus sudah selesai. Kokasinya kita harapkan juga tidak jauh dari airport,” katanya.
Sementara untuk infrastruktur pendukung kawasan Otorita Danau Toba, Luhut mengatakan pada 10 Oktober mendatang direncanakan Presiden Jokowi akan meresmikan jalan tol Medan-Tebing Tinggi. Begitu juga Bandara Silangit akan mulai dioperasionalkan pada 28 Oktober sebagai Bandara Internasional. Termasuk jalan akses masuk ke kawasan otorita sepanjang 60 Km juga akan dibangun.
“Setelah jalan tol Medan-Tebing Tinggi akan kita lanjutkan hingga ke Parapat. Begitu juga jalur kereta api, juga kita harapkan dapat dibangun hingga Parapat,” terangnya.
Disinggung soal keramba jaring apung (KJA) yang hingga saat ini masih belum menemukan solusi, Luhut mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian KJA Danau Toba yang sedang dilakukan oleh World Bank.
“Jadi sekarang kita masih menunggu hasil kajiannya dari world bank. Dengan demikian nanti kita akan tahu berapa banyak jumlah keramba di sana, berapa keramba yang dibolehkan hingga di lokasi-lokasi mana saja yang dibolehkan. Ini penting karena terkait dengan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat,” jelas Luhut.
Sementara Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengatakan proses administrasi, Amdal dan pembahasan kawasan lainnya sudah mengalami kemajuan. “Sesuai keinginan kita, kawasan Otorita Danau Toba dari seluas 605 hektar yang mendapat rekomendasi hanya 386 hektar. Selebihnya tetap menjadi hutan lindung. Begitu pun ini sebenarnya sudah lebih luas dari Nusa Dua Bali yang hanya 260 hektar,” ujar Erry.
Terkait usulan Bupati Taput soal lahan taman bunga seluas 254 hektar yang diberikan rekomendasi hanya 81 hektar, sebab yang lainnya lahannya masih berada di hutan lindung. Begitu juga untuk lahan taman bunga di Humbang Hasundutan seluas 1.564 hektar yang disetujui 533 hektar. “Jadi kalau kita lihat luas lahan untuk otorita Danau Toba ini ada sekitar 1.000-an hektar,” jelas Erry.
“Untuk proses Amdal Sibisa ditargetkan akan selesai akhir Oktober ini. Selanjutnya proses administrasi tahapan pembangunan dan investor sudah bisa membangun daerah tersebut sesuai dengan master plannya,” demikian Erry. (bsk)
