|

Pemerintah Daerah Diminta Manfaatkan TP4D Agar Serapan Anggaran Meningkat

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi. (foto: ist)

INILAHMEDAN - Medan: Pemerintah kabupaten/kota se-Sumut diminta memanfaatkan keberadaan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) jika ada keraguan dalam melaksanakan penggunaan dana APBD.

"Pihak SKPD bisa meminta saran dari TP4D sehingga serapan anggaran dapat lebih optimal," kata Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung RI Nomor:PER-014/A/JA/II/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi TP4D di ruang Martabe Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Rabu (14/06/2017).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan kerjasama Inspektorat Pemprovsu dan Kejaksaan Tinggi Sumut itu hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Bambang Sugeng Rukmono, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Serdang Bedagai Soekirman, Bupati Tobasa dan Wakil Bupati Labuhan Batu dan sejumlah perwakilan 33 kab/kota di Sumut, Perwakilan Ombudsman RI Abyadi Siregar, para Sekda kab/kota, Kepala SKPD Provsu dan Kepala Inspektorat kab/kota.

“Seluruh SKPD di provinsi dan kabupaten/kota, para bupati dan wali kota saya minta benar-benar mengopimalkan TP4D karena sangat bermanfaat mengawal pembangunan daerah. Jika ada keraguan TP4D akan memberikan advis,” kata Erry.

Dalam kesempatan itu, Erry juga menyampaikan terimakasih kepada para pejabat Kejaksaan Tinggi Sumut yang berkenan hadir bersama-sama bupati wali kota serta inspektorat se-Sumut untuk sosialisasi sekaligus menerapkan di instansi masing-masing. Dia mengharapkan pemanfaatan keberadaan TP4D dapat mencegah terjadinya korupsi.

Kajatisu Bambang Sugeng Rukmono mengatakan kegiatan TP4D sudah cukup banyak berjalan. "Kita dorong dan kita kawal sehingga tidak ada keraguan SKPD dalam melaksanakan kegiatannya. Harapannya serapan angaran lebih baik dengan adanya TP4D," ujar Bambang.

Dijelasannya, Kejaksaan hadir bukan hanya melaksanakan kepentingan pusat di daerah. Kejaksaan juga ditugaskan untuk melakukan pelayanan khususnya di bidang hukum. “Kami juga punya tugas mendukung pembangunan di daerah agar lancar, aman dan tepat sasaran,” katanya. (bsk)

Komentar

Berita Terkini