 |
| Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan didampingi anggota Bawaslu Sumut Hardi Munthe (Kordinator Penanganan dan Penindakan) serta Aulia Andri (Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga) dalam sebuah diskusi meluncurkan program 'Gotong Royong Bersama Masyarakat Mengawasi Pilkada Serentak 2018 di Sekretariat Bawaslu Sumut Jalan Sei Bahorok, Rabu (10/05/2017). (foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi Pilkada Serentak 2018 termasuk penyelenggaraan pemilihin Gubernur Sumut. Menurut Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, mereka butuh menggandeng semua pihak dalam mengawasi pemilihan kepala daerah tersebut.
"Kami sadar, kami tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi pilkada serentak agar berjalan jujur, berkualitas dan demokratis. Oleh sebab itu kami mengajak elemen masyarakat untuk bergotong royong mengawasinya," kata Syafrida dalam sebuah diskusi di Sekretariat Bawaslu Sumut Jalan Sei Bahorok, Medan, Sumut, Rabu (10/05/2017).
Menurut Syafrida, Bawaslu Sumut memang tengah mencanangkan program 'Gerakan Gotong Royong Mengawasi Pilkada Serentak 2018'. Ini bagian dari program terbaru Bawaslu yang akan terus disosialisasikan hingga ke daerah.
"Sasaran program ini tentu saja ke masyarakat agar turut berpartisipasi dalam mengawasi Pilkada Serentak 2018. Program kita ini tidak akan berjalan maksimal tanpa keikutsertaan masyarakat untuk bergotong royong bersama Bawaslu Sumut dalam hal pengawasan pilkada. Jadi, mata dan telinga Bawaslu adalah masyarakat itu sendiri, tanpa terkecuali media," kata Syafrida didampingi anggota Bawaslu Sumut Hardi Munthe (Kordinator Penanganan dan Penindakan) serta Aulia Andri (Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga) tersebut.
Keikutsertaan media, kata dia, khususnya media yang berbasis online sangat penting. Media online bisa memviralkan terjadinya temuan kecurangan pilkada serentak dan apapun yang menjadi temuan masyarakat dan Bawaslu Sumut.
"Saat ini kan eranya digital. Banyak masyarakat menggunakan android untuk mendapatkan informasi. Fasilitas ini bisa membantu kinerja Bawaslu," timpal Aulia Andri.
Aulia Andri berharap kalangan media ikut berperan serta bergotong royong dalam upaya memberikan pencerahan ke masyarakat, serta membantu Bawaslu menciptakan strategi dan terobosan menjelang pilkada serentak di Sumut.
Kordinator Penanganan dan Penindakan Bawaslu Sumut Hardi Munthe menambahkan, pihaknya terkadang cukup mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang indikasi pelanggaran Pemilu.
"Persoalan ini cukup dilematis. Sering laporan ada namun saksi tidak ada," katanya.
Persoalan inilah, kata Hardi, sering membut masyarakat menjadi enggan memberi laporan meski melihat langsung terjadinya pelanggaran pada proses pilkada. "Misalnya soal bagi-bagi sembako ataupun politik uang yang cukup masif. Ya itu tadi, karena pelapor harus turut menyertakan identitas diri. Pelapor juga gak mau repot jika harus menjadi saksi," ujarnya. (bsk)
