 |
| Ketua Sanggar Keadilan Serikat Mahasiswa Hukum (SMH) Indonesia, Sutinah Pratiwi. Sanggar tersebut mendidik anak-anak TK dan SD agar menghindari budaya korupsi. Mereka juga akan mengirimkan seribu surat buat Presiden agar membuat kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah. (foto: istimewa) |
INILAHMEDAN - Medan: Ketua Sanggar Keadilan Serikat Mahasiswa Hukum (SMH) Indonesia, Sutinah Pratiwi, meminta Presiden Jokowi membuat kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah.
Hal ini dikatakan Sutinah saat merayakan Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) di sanggarnya Jalan Pinang Baris, Gang Kapur,Kecamatan Medan Sunggal, Selasa (02/05/2015).
Di sanggar itu, Sutinah kesehariannya mengajarkan anak-anak TK sampai SD dengan pelajaran umum dan juga mendidik mereka menjauhkan diri budaya-budaya korupsi.
"Kita buka kelas Sabtu-Minggu saja. Tujuannya mendidik anak-anak agar menghindari budaya korupsi," katanya.
Untuk Hardiknas ini, Sutinah mengatakan pihaknya menggelar Aksi 1000 surat untuk Presiden. Tujuannya meminta Presiden membuat kurikulum anti korupsi.
"Dalam surat itu, kami meminta Presiden sudah saatnya membuat kurikulum anti korupsi di sekolah dasar sampai perguruan tinggi agar generasi berikutnya terbebas dari virus korupsi," katanya.
Sutinah berharap agar aksi mereka ini bisa dilirik pemerintah dan segera direalisasikan. "Aksi yang kami buat ini murni untuk dunia pendidikan. Jadi, mohon Pak Presiden mendengarnya," katanya.
Rani, salah satu murid kelas 3 SD yang mengikuti kelas sanggar mengaku senang ada pelajaran tambahan berkenaan dengan hukum. "Ya senang, saya bisa tahu hukum, bisa jadi lebih pintar, di sekolah pun saya juara," tandas Rani semringah. (bsk)
