 |
| Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.(foto: dok) |
INILAHMEDAN - Jakarta: KPK membeberkan fakta penyebab kepala daerah melakukan korupsi. Akar permasalahannya adalah tekanan besar untuk mengembalikan modal kampanye pada pemilu.
"Tekanan besar untuk mengembalikan modal kampanye setelah terpilih menjadi pemicu maraknya penyalahguna naan Wewe ang dan politik transaksional di daerah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/07/2026).
Hasil penanganan perkara di KPK, kata Budi Prasetyo, menunjukkan adanya ketertarikan antara mahalnya ongkos politik dengan praktik korupsi di daerah.
"Dari perkara yang ditangani KPK, salah satu faktor yang muncul tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah," katanya.
Kata Budi, pola tersebut terlihat dalam sejumlah perkara yang pernah ditangani KPK. Di Ponorogo misalnya, penyandang dana politik diduga memperoleh akses mengatur proyek dan mengambil keuntungan.
Dalam perkara di Langkat, sebut dia, pihak swasta yang merupakan bagian dari tim m sukses kepala daerah diduga memperoleh berbagai paket pekerjaan setelah kandidat yang didukungnya memenangkan pilkada.
Menurut Budi, temuan tersebut sejalan dengan hasil Kajian Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK.(imc/bsk)
sumber: Tirtoid
