 |
| Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Medan menggelar tasyakuran dan doa bersama. Tasyakuran itu dihadiri Wali Kota Medan Rico Waas sebagai bentuk rasa syukur satu tahun kepemimpinan Rico-Zaki.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Medan menggelar tasyakuran dan doa bersama. Tasyakuran itu dihadiri Wali Kota Medan Rico Waas sebagai bentuk rasa syukur satu tahun kepemimpinan Rico-Zaki.
Kegiatan itu berlangsung di Aula Masjid Ar-Rivai, Jalan SM Raja, Medan, Jumat (20/02/2026) dan menjadi ajang refleksi atas berbagai capaian krusial, mulai reformasi birokrasi, peningkatan investasi, terbukanya lapangan pekerjaan hingga jaminan keamanan bagi warga Medan.
Kehadiran Rico Waas disambut dengan lantunan salawat. Rico Waas terharu.
"Alhamdulillah, selama satu tahun banyak pelajaran yang kami terima. Banyak permasalahan kami telaah dan selesaikan, "kata Rico Waas.
Rico Waas menyampaikan sejumlah capaian di antaranya pembenahan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Kementerian PANRB memberikan nilai A kepada Kota Medan untuk kinerja pelayanan publik di tahun 2025 dan terbaik di Sumut.
Di sektor ekonomi juga menunjukkan trend positif. Sebelumnya Pemko Medan menargetkan investasi di angka Rp7,6 triliun, realisasinya meroket hingga Rp14,5 triliun.
"Kami sangat membuka diri masuknya investasi ke Kota Medan. Kami pastikan iklim investasi di Medan tetap kondusif tanpa proses yang dipersulit," tegas Rico Waas.
Meningkatnya investasi di kota Medan berdampak terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. Selama satu tahun kepemimpinan Rico - Zaki menyerap 23 ribu tenaga kerja.
Di tengah pencapaian satu tahun itu, kepemimpinan Rico-Zaki diterpa isu 'Wali Kota Bayangan' yang aromanya begitu kuat mengintervensi berbagai kebijakan di pemerintahan. Isu ini dilontarkan kelompok Cipayung Plus Sumut pada aksi Mimbar Kerakyatan di Balai Kota beberapa waktu lalu. Sosok 'Wali Kota Bayangan' itu kini duduk lembaga legislatif.
Pernyataan iklim investasi di Medan tetap kondusif tanpa proses yang dipersulit, menjadi sebuah pernyataan ironi ketika pengurusan izin berusaha hingga dua tahun tak kelar-kelar seperti yang dialami pelaku usaha Sumo Advertising. Hal ini terungkap pada rapat dengar pendapat Komisi 4 DPRD Medan dengan pihak Sumo Advertising dengan instansi terkait. (imc/bsk)
