 |
| Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin meyakini program kegiatan tahun jamak (multi years) untuk peningkatan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan atau dikenal sebagai proyek Rp2,7 triliun tetap berlanjut untuk tahun anggaran 2024.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin meyakini program kegiatan tahun jamak (multi years) untuk peningkatan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan atau dikenal sebagai proyek Rp2,7 triliun tetap berlanjut untuk tahun anggaran 2024.
"Sudah ada mekanismenya dan sudah ditertibkan, baik-baik saja kok," katanya menjawab wartawan usai menghadiri Pekan Inovasi dan Investasi Provinsi Sumut 2024 di Istana Maimun, Kota Medan, Rabu (15/05/2024).
Pernyataan Hassanudin mengenai proyek Rp2,7 triliun tetap eksis sampai sekarang bertolak belakang dengan informasi yang diperoleh wartawan berdasarkan Exit Meeting Pemeriksaan Interim Laporan Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2023 milik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut. Bahwa anggaran yang dipergunakan merealisasikan pembayaran Multi Years Contract (MYC) pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumut tersebut disebut BPK sebagai salah satu kewajiban yang membebani APBD Sumut TA 2024 ini. Adapun untuk program kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp1,1 triliun lebih.
"Jalan tetap, tetap jalan (proyeknya-red)," sambung Hassanudin.
Disinggung mengenai kontrak berbentuk kerjasama operasional atau KSO dengan PT Waskita Karya apakah masih berlanjut untuk proyek Rp2,7 tersebut tahun ini, Hassanudin tidak memberikan jawaban konkrit.
Ia hanya kembali menekankan bahwa program dimaksud tidak berjalan dan tidak ada kendala berarti sampai sekarang.
"Artinya pembangunan tetap berjalan, tim evaluasi sudah dibentuk," pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan hasil sementara pemeriksaan BPK Sumut atas proyek Rp2,7 triliun, adapun dari alokasi anggaran 2022 sebesar Rp500 miliar baru terealisasi atau terserap sebesar Rp119 miliar lebih saja. Sedangkan pada TA 2023, dari alokasi sebesar Rp2 triliun, baru terserap Rp699 miliar. Sementara untuk realisasi pekerjaan fisik dari program tersebut hingga 10 Desember 2023, tidak dicantumkan pada tabel laporan BPK Sumut.
Proyek Rp2,7 triliun ini merupakan bagian dari program kebijakan di masa pemerintahan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Program ini sejatinya dimulai di 2022 dan akan berakhir di 2024. Kegiatan ini juga salah satu misinya untuk mengejar pemantapan jaringan jalan provinsi sebagaimana kewenangan Pemprovsu, dalam hal pembangunan infrastruktur.
Dengan perbaikan ruas jalan di kabupaten/kota se-Sumut, berikut jaringan jembatan serta irigasi untuk sektor pertanian, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumut.(imc/bsk)
