INILAHMEDAN - Jakarta: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menekankan tiga hal penting kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga.
Pertama, menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.
Kedua, melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif. Hal ini antara lain dilakukan dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas.
Ketiga, meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.
Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, serta didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian.
Arahan tersebut disampaikan secara langsung oleh Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (25/08/2021) dari Istana Negara.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, merupakan elemen penting dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Sampai Juli 2021, inflasi terjaga rendah sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan.
Inflasi 2021 dan 2022 diprakirakan akan terjaga dalam kisaran sasarannya yaitu 3,0±1%, meskipun risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu diantisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan harga komoditas dunia.
Dengan skema tersebut masih dikatakan Gubernur Bank Indonesia, Pemerintah dapat menerbitkan SBN dengan biaya murah dan bahkan sebagian biaya menjadi nol persen.
Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2021 ini mengambil tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”.
Di mana Rakornas dipimpin langsung oleh Presiden RI yang turut dihadiri Menko Perekonomian selaku Ketua TPIP, Gubernur Bank Indonesia, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Otoritas Jasa Keuangan, serta TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (imc/fat)
