INILAHMEDAN - Jakarta : Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan/audiensi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (25/05/21).
Kapolri memastikan seluruh personil kepolisian bakal melakukan pendampingan dan edukasi kepada Kepala Desa (Kades) terkait dengan penggunaan dana desa.
" Ada edukasi oleh Polri kepada para Kades berkaitan dengan kegunaan dana desa dan kalau ada penyimpangan ada sanksinya," kata Sigit.
Menurutnya, pendampingan dan edukasi terkait penggunaan dana desa tersebut dilakukan oleh kepolisian guna memastikan implementasi anggaran dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat desa.
" Kami akan memberikan pendampingan supaya masyarakat punya usaha yang benar dan masyarakat terlindungi. Perlu sosialisasi kepada para kades melalui vccon, silahkan dimanfaatkan dan kami akan mendampingi," sebutnya.
Selain penggunaannya sesuai dengan tujuan, Sigit juga menyebut adanya pendampingan itu untuk meminimalisir adanya potensi penyalahgunaan dana dimaksud.
Mantan Kabareskrim itu juga menyebutkan seluruh pihak terkait bisa memanfaatkan aplikasi Binmas Online System (BOS) dalam mengawal penggunaan dana desa tersebut.
Dimana aplikasi itu merupakan pemantapan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri.
" Potensi yang perlu dijaga jangan sampai ada kerugian negara. Silahkan memanfaatkan aplikasi BOS Bhabinkamtibmas," ungkap mantan Kapolda Banten itu.
Sementara Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan apresiasinya kepada TNI dan Polri yang selama ini sudah terlibat aktif dan membantu pihaknya dalam menjalankan program pemerintah bagi masyarakat.
" Terima kasih atas dukungan dalam pengawasan dan pendampingan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Penyaluran BLT jadi percaya diri dan tidak khawatir dengan adanya pendampingan oleh Polri dan TNI," kata Abdul Halim.
Ia juga meminta dukungan pendampingan dan pengawasan dana desa tahun 2022 di 74.841 desa. Tak hanya itu, ia menyatakan ada desa yang memiliki potensi wisata memerlukan pendampingan dan pengawasan oleh Polri.
" Mohon dukungan pendampingan dan pengawasan tahun 2022 dana desa dan penggunaannya. Ada desa wisata yang perlu dikoordinasikan dengan Polri," tukasnya. (imc/joy)
