INILAHMEDAN - Medan: Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mai Anton Simanjuntak meminta Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk fokus mengani persoalan sampah Kota Medan yang hingga kini belum bisa diatasi.
Hal ini diungkapkannya saat mempimpin rapat pembahasan R-APBD tahun 2021 di ruang Komisi IV, Sabtu (14/11/2020).
Anggota Komisi IV yang hadir dalam rapat pembahasan ini, antara lain Antonius D Tumanggor, Saiful Ramadhan, Edwin Sugesti, Dady Aksari dan Kadis Bappeda Kota Medan Irwan Ritonga.
Selama ini dana yang dianggarkan Dinas Kebersihan tidak tepat sasaran. Apakah ditujukan buat pemasangan lampu saja atau ada untuk penanganan sampah.
"Sehingga kondisi Kota Medan tetap jorok. Janganlah ada dusta di antara kita," ucap Paul.
Tahun 2021, sambung Paul, Kota Medan harus bebas dari sampah. "Biar aja Kota Medan gak usah terang kali, asalkan sampahnya bisa bersih. Jadi anggaran yang diajukan sekitar 567 miliar difokuskan untuk pengadaan tong sampah dan becak sebagai alat angkut sampah," jelasnya.
Menjawab pertanyaan ini, Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, M Husni mengatakan, bahwa anggaran itu sebagian akan digunakan buat pengadaan gedung penampungan TPS dan buat perawatan TPS itu sendiri. Dan pemasangan 830 titik lampu, termasuk pemasangan lampu ornamen.
"Selain yang saya sebut di atas, kami juga akan membeli baju seragam (PDH) buat para ASN dan Tim Melati. Sudah hampir tiga tahun ini kami tidak berganti baju seragam," terangnya.
Paul juga menyoroti masalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), banyak tidak tepat sasaran yang dibayarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.
"Sebab, selama ini saya dengar, pegawai yang jarang masuk dan turun ke lapanganpun dapat TPP juga. Kalau dia aktif gak apa, masak gak pernah masuk dapat juga," pungkasnya.
Menurut Husni, kreteria kota terkotor yang didapat Kota Medan pada tahun 2019 itu disebakan oleh ketidaksiapan TPA untuk menampung dan mengolah sampah lebih baik. "Pada tahun 2020 ini kota terkotor itu sudah hilang," paparnya.(imc/bsk)
