INILAHMEDAN - Kabanjahe: Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo kembali mengamankan uang pemulihan keuangan daerah di lingkungan Pemkab Karo tahap kedua sebesar Rp1,1 miliar, Rabu (23/09/2020).
Keuangan daerah yang diamankan ini diketahui sebelumnya masuk sebagai pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah tahun anggaran 2019.
Pada tahap pertama, Kejari Karo melakukan penyerahan uang sebesar Rp1.107.032.574 dari para pegawai yang menerima sebanyak 18 orang. Kemudian untuk tahap kedua ini, jumlah keuangan yang dikembalikan sebesar Rp1.100.635.320 yang ditagih dari 25 orang.
Seperti diketahui, dari total uang sebesar Rp2,2 miliar ini sebelumnya diterima 43 ASN Pemkab Karo.
Kepala Kejari Karo Denny Achmad mengungkapkan, proses pengembalian ini merupakan bagian dari langkah untuk menyelamatkan aset dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Uang tersebut telah diserahkan kembali ke Pemkab Karo dan ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam meningkatkan PAD dan melindungi aset daerah. Kita akan terus bersinergi dengan Pemkab, tentunya ini untuk kepentingan masyarakat," ujar Denny saat ditemui di Aula Kantor Kejari Karo.
Denny menjelaskan, sebelum tahapan pengembalian ini, Kejari terlebih dahulu melakukan proses penangihan. Pada tahapan penangihan ini, dilakukan dengan dasar surat kuasa dari Bupati Karo.
"Penangihan berdasarkan surat kuasa khusus, yang pertama sudah kita kembalikan sebesar sebesar Rp1.107.032.574 ke Pemkab Karo. Kemudian untuk tahap kedua ini, jumlah keuangan dikembalikan sebesar Rp1.100.635.320. Dengan dua tahap ini, berarti sudah selesai semua," ucapnya.
Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan, langkah tersebut sudah sesuai dengan kerja sama antara Pemkab Karo dengan Kejari Karo untuk bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih.
Terkelin mengatakan, dengan proses penyelamatan aset daerah ini diharapkan nantinya dapat membawa dampak positif dalam perkembangan pembangunan di Kabupaten Karo.(imc/is)
