 |
| Bupati Karo Terkelin Brahmana terlihat secara bergiliran dengan perwakilan 5 kepala daerah menandatangani komitmen bersama untuk mendukung dan memperjuangkan pembangunan jalan tol atau jembatan layang di jalur Medan-Berastagi, disaksikan Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, Kamis (05/09/2019) di DPRD Sumut.(foto: nangin) |
INILAHMEDAN - Medan: Komisi D DPRD Sumut, Pemprov Sumut menandatangani komitmen bersama mendukung serta memperjuangkan pembangunan jalan tol atau jembatan layang di jalur Medan-Berastagi untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah.
Turut dalam penandatangan itu yakni BBPJN (Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional) II Medan, ICK (Ikatan Cendikiawan Karo), Formanas (Forum Masyarakat Nasional) dan 5 kepala daerah (KDh) yakni Bupati Karo, Deliserdang, Dairi, Pakpak Bharat dan Wali Kota Medan.
Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dengan ICK, BBPJN II Medan, Pemprov Sumut yang diwakili Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut, Formanas, Bupati Karo Terkelin Brahmana, mewakili Bupati Deliserdang, mewakili Bupati Dairi, Pakpak Bharat dan mewakili Wali Kota Medan, yang dipimpin Ketua Komisi D Sutrisno Pangaribuan, Kamis (05/09/2019). Hadir di sana anggota Komisi D Layari Sinukaban, Fahrijal Nasution dan Yantoni Purba.
Menurut Sutrisno, penandatanganan dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama agar pihak-pihak terkait tetap terus memperjuangkan pembangunan jalan tol Medan-Berastagi kepada pemerintah pusat cq Kementerian PUPR, Bappenas dan Komisi V DPR-RI, agar anggarannya di alokasikan di APBN 2020.
Ketua dan Humas ICK Budi D Sinulingga dan Jhon Modal Pencawan mengatakan seluruh kepala daerah yang wilayahnya terdampak kemacetan jalan Medan-Berastagi wajib mendukung dan terus memperjuangkan pembangunan jalan tol maupun jembatan layang ini hingga terealisasi.
Sementara Ketua Formanas Julianus Sembiring, Ketua Pedagang Kota Medan Jusuf Ginting, Ketua Trasportasi Angkutan Umum Petrus Sembiring, Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk Siska Laura tidak segan-segan melontarkan ancaman akan melakulan mogok massal mensuplai sayur-mayur maupun buah serta menghentikan operasional angkutan umum ke Kota Medan jika pemerintah tetap tidak bersedia membangun jalan tol maupun jembatan layang di jalur Medan-Berastagi.
"Kami 3.500 pedagang sayur-mayur maupun buah yang membawahi 52 pedagang yang tersebar di Kota Medan setiap hari berbelanja ke Karo untuk mensuplai kebutuhan masyarakat Kota Medan. Ketika terjadi macet, kami mengalami kerugian yang sangat besar. Jika terus-terusan merugi, lebih baik kami mogok massal mensuplai sayur-mayur dan buah ke Kota Medan," ujar Jusuf senada dengan Siska Laura.
Petrus Sembiring yang mewakili pengusaha transportasi angkutan umum yang setiap hari melintasi jalan Medan-Berastagi juga akan melakukan mogok massal jika tetap tidak ada solusi untuk mengatasi kemacetan. Karena selama ini para pengusaha angkutan mengalami kerugian yang sangat besar karena kemacetan di jalan.
Dalam kesempatan itu, Kabid BPPJN II Medan Cut Retno juga menyatakan dukungannya terhadap pembangunan jalan tol maupun jembatan layang ini sehingga pihaknya bersedia ikut bersama tim Komisi D, ICK dan sejumlah kepala daerah untuk menemui Kementerian PUPR, Bappenas dan DPR-RI di Jakarta yang dijadwalkan besok, Jumat (06/09/2019).
Begitu juga Bupati Deliserdang melalui Dinas PUPR Ismail menyebutkan, Pemkab Deliserdang sudah berulang kali melakukan tahapan sosialisasi seputaran wilayah jalan Medan-Berastagi tepatnya di Desa Sukamakmur agar masyarakat mendukung pelebaran jalan. Pada prinsipnya masyarakat menyambut baik dan siap mendukung peruntukkan jalan alternatif Medan-Berastagi.
Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan perlunya didukung pembangunan jalan tol maupun jembatan layang di jalur Medan-Berastagi ini karena sangat strategis menunjang KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) maupun mensukseskan program Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo). Artinya kedua aspek ini memiliki korelasi yang dibuat Presiden RI Joko Widodo.
"Keduanya tertuang dalam Perpres 49/2016 tentang KSPN dan Perpres 62/2011 tentang Mebidangro. Hal ini yang harus kita perhatikan dalam menjawab polemik pentingnya jalan alternatif Medan-Berastagi mupun jalan tol atau jembatan layang. Kedua aspek ini mengisyaratkan betapa pentingnya faktor mendukung kemajuan KSPN dan Mebidangro," ujar Terkelin.
Terkelin sangat berharap kepada kepala daerah yang terdampak kemacetan jalur Medan -Berastagi, seperti Deliserdang, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Medan, Humbahas, Samosir untuk ikut mendukung agar pembangunan jalan bebas hambatan itu bisa terealisasi.
Dalam kesempatan itu, Sutrisno, Layari Sinukaban dan Yantoni Purba mengigatkan Wali Kota Medan, Bupati Dairi, Pakpak Bharat, Deliserdang, Simalungun, Humbahas dan Samosir agar ikut mendukung pembangunan jalan tol dengan membuat surat tertulis dari masing-masing bupati untuk disampaikan kepada Kementerian PUPR, Bappenas dan DPR-RI di Jakarta.
"Para kepala daerah tidak cukup hanya statemen mendukung, tapi sebaiknya segera buat surat dukungan dari bupati untuk kita serahkan secara bersama ke sejumlah instansi terkait di Jakarta agar tuntutan kita didengar," tegas Layari.
Rapat itu juga menyepakati dilakukan penandatanganan bersama sebagai kebulatan tekad mendesak pemerintah pusat Cq Kementerian PUPR, Bappenas dan DPR RI agar segera mengalokasikan anggaran pembangunan jalan layang atau jalan tol Medan-Berastagi di APBN 2020 sekaligus melakukan studi terkait pembangunan jalur bebas hambatan itu.(imc/nangin)
