 |
| Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli |
INILAHMEDAN - Medan: Pendapatan daerah dari retribusi perparkiran sebenarnya bisa menjadi salah satu primadona andalan Pemko Medan dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Justeru realitanya tidak semulus yang diharapkan lantaran banyak terjadi kebocoran dalam mengelola perparkiran.
Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli mengatakan kebocoran yang paling kentara dari restribusi perparkiran karena menjamurnya parkir-parkir liar di tepi jalan.
"Padahal pendapatan asli daerah dari situ (parkir liar-red) tergolong besar. Bisa kita lihat, parkir liar ini kian terus menjamur di Medan. Ini yang sering kita temui di tepi-tepi jalan. Setoran retribusi parkirnya entah lari ke mana," kata Iswanda Nanda Ramli kepada wartawan, Rabu (24/07/2019).
Nanda mengusulkan agar Dinas Perhubungan Kota Medan sudah harus menertibkan aktivitas parkir liar di tepi jalan tersebut. Salah satu caranya pengelolaannya secara resmi dialihkan ke pihak ketiga (swasta).
"Tentunya pihak Dishub Medan terlebih dahulu melakukan pendataan di areal-areal mana (parkir tepi jalan-red) yang berpotensi menyumbangkan PAD. Dengan begitu, ruang gerak para juru parkir liar yang selama ini kita lihat makin sempit," saran Nanda.
Soal bagaimana membuat teknis pelaksanaannya, sebut Nanda, bisa saja Dishub Medan meniru apa yang sudah diterapkan Jakarta. Dengan begitu pendapat daerah dari retribusi bisa tergenjot.
"Memang kita sudah harus meniru Jakarta dalam mengelola perpakiran tepi jalan. Saya pikir bisa kalau memang ada niat baik," kata politisi Partai Golkar ini.
Sebagaimana diketahui, realisasi PAD Pemko Medan tahun 2018 jauh dari memenuhi target. Kebocoran terjadi di sana sini. Salah satunya dari retribusi perparkiran. (imc/bsk)
