INILAHMEDAN - Medan: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan menilai ada beberapa permasalahan serius yang harus menjadi atensi Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Salah satunya program penambahan Peserta Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS sebanyak 75 ribu warga.
"Saat ini ada sekitar 150 ribu warga Medan yang menunggak membayar iuran BPJS. Jadi program penambahan PBI perlu dilakukan," kata Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan Salman Alfarisi saat membacakan pemandangan umum fraksinya atas Nota Pengantar Wali Kota Medan tentang RAPBD 2018 dalam sidang paripurna di gedung dewan, Rabu (13/12/2017).
Fraksi PKS berharap Pemko Medan melakukan pendataan terhadap warga yang kurang mampu atau miskin sehingga bisa terbantu dalam biaya perobatan. Fraksi ini juga meminta agar Dinas Kesehatan Medan mencabut izin rumah sakit yang menelantarkan atau menyuruh pulang pasien setelah menjalani perawatan 3 hingga 4 hari padahal masih memerlukan perawatan.
Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya juga menyoroti sejumlah pengerjaan proyek yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Medan yang tidak mencantumkan lokasi pengerjaan.
Sementara Juru Bicara Fraksi Golkar (FPG) DPRD Medan Ilhamsyah mempertanyakan APBD 2018 yang diproyeksikan sebesar Rp5,23 T lebih atau mengalami penurunan sebesar 5,15 persen dibandingkan 2017 yang diajukan Pemko Medan ke DPRD Medan baru-baru ini. Namun fraksi ini memahami penurunan disebabkan kecenderungan menurunnya DAU dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
"Kami berharap Pemko Medan tidak bergantung dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemko Medan harus bisa mengantisipasinya dengan melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah," katanya.
Fraksi ini menilai rencana kenaikan PAD yang hanya 3,97 persen belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya target peningkatan pajak melalui sektor pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran. (bsk)
s150 Ribu Warga Menunggak Iuran BPJS, F-PKS: Pemko Perlu Tambah PBI
INILAHMEDAN - Medan: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan menilai ada beberapa permasalahan serius yang harus menjadi atensi Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Salah satunya program penambahan Peserta Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS sebanyak 75 ribu warga.
"Saat ini ada sekitar 150 ribu warga Medan yang menunggak membayar iuran BPJS. Jadi program penambahan PBI perlu dilakukan," kata Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan Salman Alfarisi saat membacakan pemandangan umum fraksinya atas Nota Pengantar Wali Kota Medan tentang RAPBD 2018 dalam sidang paripurna di gedung dewan, Rabu (13/12/2017).
Fraksi PKS berharap Pemko Medan melakukan pendataan terhadap warga yang kurang mampu atau miskin sehingga bisa terbantu dalam biaya perobatan. Fraksi ini juga meminta agar Dinas Kesehatan Medan mencabut izin rumah sakit yang menelantarkan atau menyuruh pulang pasien setelah menjalani perawatan 3 hingga 4 hari padahal masih memerlukan perawatan.
Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya juga menyoroti sejumlah pengerjaan proyek yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Medan yang tidak mencantumkan lokasi pengerjaan.
Sementara Juru Bicara Fraksi Golkar (FPG) DPRD Medan Ilhamsyah mempertanyakan APBD 2018 yang diproyeksikan sebesar Rp5,23 T lebih atau mengalami penurunan sebesar 5,15 persen dibandingkan 2017 yang diajukan Pemko Medan ke DPRD Medan baru-baru ini. Namun fraksi ini memahami penurunan disebabkan kecenderungan menurunnya DAU dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
"Kami berharap Pemko Medan tidak bergantung dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemko Medan harus bisa mengantisipasinya dengan melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah," katanya.
Fraksi ini menilai rencana kenaikan PAD yang hanya 3,97 persen belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya target peningkatan pajak melalui sektor pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran. (bsk)
