-->
    |

Fraksi NasDem: Kinerja Dinkes Medan Jauh dari Harapan Masyarakat


INILAHMEDAN - Medan: Fraksi Partai NasDem DPRD Medan menyoroti kurang cermatnya Dinas Kesehatan Kota Medan dalam melakukan pendataan masyarakat sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD Pemko Medan. 

"Masih banyak masyarakat yang terdaftar PBI Medan namun sudah tidak layak lagi mendapat bantuan PBI BPJS. Penyebabnya karena ada sebahagian yang tidak berdomisili di Kota Medan lagi. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia, tetapi Pemko Medan masih membayarkan iuran BPJS-nya," kata Ketua Fraksi NasDem Afif Abdillah ketika membacakan pendapat fraksinya tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2020 di ruang Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa, (29/06/2021).

"Kerugian APBD dalam hal ini kami perkirakan bisa mencapai Rp30 miliar sampai dengan Rp50 miliar. Seyogyanya dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat," sambungnya. 

Menurut Afif, Dinas Kesehatan harus lebih cermat dalam mengajukan anggaran dan termasuk mengawasi anggaran yang ada di Puskesmas.

"Karena banyak Silpa yang kita temukan seperti realisasi obat di lapangan tidak sesuai dengan angka stok yang tertera. Begitu juga obat-obatan yang banyak mendekati atau melebihi masa kadaluarsa yang masih tersimpan di persediaan dinas maupun UPT di bawah Dinas Kesehatan," ujar wakil rakyat dari Dapil IV Kota Medan ini.

Fraksi NasDem juga meminta Dinas Kesehatan secepatnya berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kelebihan bayar pajak PPH 21 Rp257.499.996 yang diambil dari pendataan tambahan tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Kelebihan itu, kata dia, agar dikembalikan kepada tenaga kesehatan yang berhak mendapatkannya. Puskesmas di Kota Medan, sebut Afif, masih banyak yang tidak layak karena banyaknya peralatan medis yang rusak. Beberapa tidak memiliki ruangan penyimpanan obat yang layak, dan lain sebagainya. 

"Fasilitas di Puskesmas harus ditingkatkan untuk melayani kesehatan masyarakat terutama di masa pandemi," terang wakil rakyat yang duduk di Komisi II ini. 

Hal yang paling menarik saat pembacaan pendapat Fraksi Partai NasDem terkait LPJ tahun 2020 adalah pada OPD di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Fraksi ini menilai banyak keluhan masyarakat mengenai jalan rusak, banjir dan selokan atau parit yang tidak mengalir.(imc/bsk) 

Komentar

Berita Terkini