 |
| Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Ari Wibowo |
INILAHMEDAN - Medan: Proyek Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Regional Dinas Perkim Sumut dipertanyakan. Proyek berbiaya Rp1,9 miliar yang berlokasi di wilayah Deliserdang itu diduga bermasalah karena belum tuntas 100 persen.
Akibatnya proyek itu hingga kini belum juga dilakukan serah terima antara pelaksana proyek dengan pihak pengembang perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun anggaran 2019.
"Proyek ini perlu dipertanyakan. Ada dugaan proyek ini bermasalah," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Ari Wibowo, kemarin.
Informasi diperoleh, Dinas Perkim Sumut masih membayarkan biaya pengerjaan proyek sebesar 80 persen dari anggaran yang disepakati. Hanya saja belum ada langkah tegas pemberian sanksi kepada pelaksana proyek tersebut hingga kini.
"Dampaknya pembangunan SPAM tersebut terkesan terbengkalai tanpa ada kelanjutan bagaimana fasilitas itu bisa bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan MBR," katanya.
Menurut Ari, terbengkalainya proyek itu menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Kecurigaan makin menguat lantaran hingga kini belum ada langkah tegas dari Dinas Perkim Sumut untuk memasukkan perusahaan pemenang tender ke dalam daftar hitam dengan alasan bahwa proyek terkendala karena masalah debit air yang keluar dari dalam tanah tidak mencukupi,” kata Ari.
Ari juga mempertanyakan sikap Dinas Perkim apalagi bagi pelanggar kesepakatan atas pengerjaan proyek pemerintah.
"Harusnya ada sanksi tegas, karena secara tidak langsung menyebabkan kerugian uang negara," katanya.
Ari juga menilai ada keanehan pada proyek itu. "Harusnya kan sebelum dikerjakan, sudah diperhatikan seluruh bagian. Mulai dari sumber air hingga kualias SPAM. Kenapa yang jadi masalah justru sumber air,” kata Ari.
Untuk itu Ari meminta Kepala Dinas Perkim Sumut Ida Mariana memberikan penjelasan tentang kelanjutan proyek yang hingga kini masih terbengkalai.
“Jangan ada yang ditutupi soal ini. Jika tidak ada ketegasan dan sanksi dari dinas terkait, maka itu akan kita pertanyakan. Karena proyek ini dananya dari APBD,” katanya.
Sementara Sekretaris Deempatbelas HM Nezar Djoeli meminta lembaga terkait melakukan audit investigasi untuk memperjelas persoalan proyek ini. Pasalnya ia menduga ada sesuatu yang ditutupi oleh dinas terkait tentang keberadaan proyek SPAM regional tersebut.
“Jangan sampai ada permainan pejabat di dalamnya. Kita mau ini dituntaskan oleh lembaga yang berwenang mengauditnya. Tentu jadi pertanyaan kita, bila dinas tidak berani tegas kepada pelaksana proyek yang menang lewat tender,” sebutnya.
Informasi diterima, hingga kemarin pihak pengembang disebutkan belum mau menerima hasil kerja proyek SPAM Regional yang diperkirakan masih 80 persen pengerjaanya itu. (imc/bsk)
