|

DPRDSU Temukan Jalan Provinsi di Asahan Mirip Jalan ke Ladang

Anggota DPRD Sumut Ebenejer Sitorus saat meninjau jalan provinsi di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan menuju Pasar XIX hingga Pasar Banjar (batas Kota Tanjungbalai) tidak pernah tersentuh pembangunan dan mirip jalan ke ladang. (foto: nangin) 



INILAHMEDAN - Medan: Anggota DPRD Sumut Ebenejer Sitorus menemukan jalan provinsi di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, menuju Pasar XIX, Kabupaten Asahan hingga Pasar Banjar (batas Kota Tanjungbalai) tidak pernah tersentuh pembangunan. Kondisi jalan belum diaspal dan berlumpur.

"Jalan provinsi itu persis seperti jalan ke ladang. Hanya bisa dilalui sepeda sebagai sarana pengangkutan hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Padahal jalan itu menghubungkan Kabupaten Asahan hingga batas Kota Tanjungbalai," kata Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Ahad (30/06/2019).

Menurut laporan masyarakat, kata Ebenejer, akibat kondisi jalan  yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, biaya angkutan hasil pertanian dan perkebunan sangat mahal. Mencapai Rp350/Kg yang dilansir dengan angkutan sepeda.

"Kita tahu, kawasan itu merupakan areal perkebunan sawit yang sangat luas. Untuk mengangkut buah sawit hanya bisa dilansir pakai sepeda. Masyarakat di sana berharap Pemprov Sumut cq Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut mengalokasikan anggaran pembangunan jalan di APBD TA 2020," ujar politisi Partai Hanura Sumut ini.

Informasi yang diperoleh Ebenejer dari Dinas BMBK Sumut, di APBD TA 2019 ternyata sudah dianggarkan dana peningkatan ruas jalan provinsi sepanjang 2 Km itu sebesar Rp2 miliar. Tapi anggarannya terkena rasionalisasi sehingga ruas jalan itu tidak jadi dibangun.

"Dana infrastruktur jalan yang sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat ternyata dicoret dari APBD Sumut. Seharusnya Dinas BMBK memprioritaskan pembangunan sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kita berharap semua pihak dalam hal ini peka terhadap keluhan rakyat," tegas Ebenejer.

Ebenejer juga mengigatkan Dinas BMBK agar mengawal pengalokasian dana pembangunan jalan itu kembali di APBD Sumut TA 2020 guna menggeliatkan roda perekonomian masyarakat di sana.(imc/nangin)











Komentar

Berita Terkini