|

Kebijakan Pemerintah Sahuti Kaum Perempuan Belum Terimplementasi


INILAHMEDAN - Medan: Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) menggelar seminar bertajuk 'Perempuan Sumut menuju Senayan', Jumat (02/11/2018).

Tujuan seminar ini untuk mencari akar permasalahan agar keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislatif makin banyak.

Acara ini menghadirkan narasumber seperti Wakil Ketua DPD RI Damayanti Lubis, anggota DPR RI Meutya Hafidz, calon legislatif DPR RI Sutiasa Handayani serta Ketua FJPI Ramdeswati Pohan. 

Damayanti Lubis menyebutkan selama ini masih banyak kebijakan pemerintah yang belum diimplementasikan secara penuh, berkeadilan dan serius. 

"Bahkan permasalahan perempuan terus berkelanjutan," katanya.

Damayanti mengapresiasi diskusi yang digelar FJPI dengan menghadirkan dua caleg dan juga mengundang berbagai organisasi 
sebagai upaya memberikan pendidikan dan pembelajaran politik bagi masyarakat. 

"Jadi kita mencari akar masalah apa, bagaimana kebijakan yang tidak sensitif pada perempuan kemudahan berharap ada teman-teman yang duduk di Senayan. Jadi kita berharap lebih banyak perempuan yang  tembus ke Senayan," ujar Damayanti. 

Selain itu, sambungnya, melalui diskusi publik ini diharap organisasi perempuan dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif dengan melihat potensi caleg yang akan dipilih. 

"Hal ini penting karena permasalahan perempuan cukup kompleks dan banyak. Melalui keterampilan perempuan di Senayan bisa diperjuangkan dalam regulasi," katanya.

Sementara Meutya Hafidz menyebutkan keterwakilan perempuan di parlemen pada 2014 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Dari 18,02 persen menjadi 17,32 persen.

:Penurunan ini juga terjadi di legislatif provinsi dari 16,4 persen menjadi 15,8 persen," sebutnya.

Demikian halnya dengan keterwakilan perempuan juga dari 28,8 persen menjadi 25,8 persen.

Partisipasi pemilih perempuan pada pilkada serentak 2015 lebih tinggi 4 persen dari pemilih laki-laki. Hal ini menunjukkan tingginya partisipasi perempuan untuk turut andil dalam perubahan.

Meutya juga menyebutkan sejumlah masalah perempuan saat berpolitik, selain kondisi ekonomi, kurangnya percaya diri serta nilai tradisional yang berlaku di beberapa masyarakat menjadi penghambat. 

Padahal peranan perempuan sangat penting dalam politik untuk melihat segala permasalahan melalui perspektif gender yang berimbang di mana setiap orang dilihat dan di dengar, termasuk dalam penyusunan regulasi.

Narasumber lainnya Sutiasa Handayani menyebutnya untuk pemilihan legislatif periode ini cukup sulit. Namun begitu, masyarakat perlu untuk diedukasi dalam memberikan hak suaranya pada pilihan yang tepat. 

"Kita punya kewajiban sosial untuk mengedukasi masyarakat. Karena penggunaan hak suara itu akan menentukan masa depan perempuan lima tahun ke depan," pungkasnya. (imc/faf)
Komentar Anda

Berita Terkini