 |
| Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Sitorus mengunjungi Pasar Kampung Lalang, Jum'at (27/4/18). Dalam kunjungan itu para pedagang mengeluhkan tentang penggusuran dan tak kunjung rampungnya proyek revitalisasi Pasar Kampung Lalang. (foto: ist) |
INILAHMEDAN - Medan: Calon Wakil Gubernur Sumut Sihar Sitorus menerima pengaduan pedagang Pasar Kampung Lalang lantaran proyek revitalisasi pasar tersebut tak kunjung rampung (mangkrak), Jumat (27/04/2018).
"Kami ada 732 pedagang dan kami sudah tersiksa. Kami ditindas dan dipaksa keluar dari pasar secara tiba-tiba. Kami tidak memiliki tempat. Katanya pembangunan pasar baru rampung hanya 150 hari kerja. Tapi sudah lebih setahun setelah dirobohkan pasar belum rampung juga," kata salah seorang pedagang, Mialisde Sinaga (41), kepada Sihar sengaja berkunjung ke Pasar Kampung Lalang.
Kehadiran Sihar langsung dikerumuni ratusan pedagang. Mereka mengaku sudah lama menanti kedatangan calon yang diusung PDIP dan PPP tersebut untuk mengadukan nasib mereka.
Sinaga mengatakan banyak dari mereka yang sudah berhenti berjualan. Bahkan ada juga yang mengalami stres berat dan memilih untuk pulang kampung karena pembangunan Pasar Kampung Lalang tak kunjung selesai.
"Bahkan kami digusur dan tidak memiliki kejelasan. Kami tidak tahu kapan Pasar Kampung Lalang selesai dibangun dan bagaimana daya tampungnya terhadap pedagang. Kami berjualan sudah berpuluh tahun dan berharap ada solusi untuk ini," keluhnya.
Erwina Pinem (41), pedagang lainnya, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya pasar tradisional yang dikelola pemerintah kota tersebut harus dibangun atas kesepakatan bersama antara pedagang dan pemerintah. Bukan malah pedagang yang digusur secara paksa dan dengan intimidasi dari berbagai pihak.
"Hanya kepada bapak kami berharap, tolong sampaikan kepada pemerintah kota pak. Karena kami sudah sangat tersiksa," katanya.
Mendengar keluhan tersebut, Sihar didampingi para pedagang berjalan mengelilingi lokasi proyek pembangunan pasar tradisional Kampung Lalang. Sambil mendengarkan keluhan warga, Sihar mengatakan bahwa persoalan yang ada di Sumut sangat beragam. Khususnya menyangkut pasar tradisional yang merupakan salah satu sentra perekonomian warga.
"Kewenangan pasar tradisional ada di pemerintahan kabupaten kota. Namun kita akan tetap berjuang bersama. Sebab pasar merupakan tempat melakukan banyak aktivitas yang dibutuhkan masyarakat," katanya. (imc/bsk)
